8 Anggota DPRD Madina Wajib Mundur, Jika Mencalon di Pemilihan Legislatif 2014

MADINA – Delapan dari 40 anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina) yang partai politiknya tidak lolos verifikasi komisi pemilihan umum (KPU) untuk Pemilu 2014, didesak mengundurkan diri dari keanggotannya jika ingin mencalon lagi pada pemilihan legislative (Pileg) tahun 2014 mendatang.

Demikian disampaikan salah satu tokoh masyarakat Madina, Ali Rahman Nasution SH kepada METRO, Jumat (12/4). “Jika ke-8 Anggota DPRD Madina ini tidak mundur, sama artinya mereka mengangkangi undang-undang dan menciderai demokrasi di Indonesia,” katanya.

Dikatakan Ali Rahman, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2013 tentang Pencalegan Anggota DPRD, DPD, dan DPR, maka anggota dewan yang partainya tidak lolos verifikasi KPU dan berkeinginan mencalon lagi di 2014, maka yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dari DPRD.

“Jadi, jika mereka tidak mengundurkan diri, itu artinya mengangkangi undang-undang. Untuk itulah kepada anggota dewan kita yang masih ingin mencalon dan pindah partai, kami imbau agar segera mengundurkan diri, tolong tunjukkan politik yang sehat dan legowo mengundurkan diri,” imbau Ali Rahman.

Sementara, Sekretaris DPRD Madina, Sahnan Batubara saat dikonfirmasi mengatakan hingga hari Jumat (12/4) belum ada satupun anggota dewan yang menyampaikan pemberitahuan pengunduran diri dari delapan orang anggota dewan tersebut.

Namun diakui Sahnan, Ketua DPRD sudah menyurati seluruh fraksi di DPRD Madina agar menyampaikan ke seluruh anggota dewan atas Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2013 itu. “Belum ada yang menyampaikan pengunduran diri, ada sebanyak 8 orang itu semua, dan pimpinan sudah menyurati semua fraksi,” kata Sahnan.

Adapun nama-nama anggota DPRD Madina yang partainya tidak lolos verifikasi KPU untuk Pileg 2014 antara lain, Aminah Ismail boru Lubis (Partai Republika Nusantara), M Parlaungan Nasution Spi (Partai Barisan Nasional), Ilyas Siswadi SPd (Partai Matahari Bangsa),  Zulkarnain Nasution SE dan Erwin Efendi Lubis (Partai Demokrasi Kebangsaan), Dodi Martua SPi (Partai Pelopor), Zulfahri Batubara SE dan Binsar Nasution Amd (Partai Bintang Reformasi). (wan/mer)