ADD Paluta Dipertanyakan

[Foto: Amran Pikal Siregar
Sunardi

PALUTA – Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2012 di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) dipertanyakan. Diduga dana ADD yang disalurkan ke desa penerima tidak terealisasi sebagaimana mestinya.

“Tapi kita duga tidak semua desa begitu, hanya saja kita sangat sayangkan rendahnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemkab Paluta khususnya dinas terkait yang menanganinya langsung yakni Badan Pemberdayaan Daerah dan Pemerintahan Desa,” kata Ketua Toppan RI Paluta, Dirman Harahap dan Media Transparancy Paluta, Soangkupon Siregar, Kamis (11/4).

Hal ini, kata mereka, adalah setelah melakukan secara langsung investigasi ke beberapa desa di Kecamatan Padang Bolak Julu seperti Desa Parupuk Jae dan beberapa desa lainnya. Dimana perangkat desa tidak bisa menjelaskan kepada mereka soal kemana saja kegunaan anggaran ADD itu.

“Cukup aneh memang, di era keterbukaan seperti sekarang ini seharusnya tidak ada yang perlu ditutupi. Hanya saja yang kita sangat sayangkan dimana letak pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait. Jika ada dugaan penyimpangan kenapa dibiarkan, malah ada kesannya didiamkan.

Bahkan masyarakat kita tanya tidak tahu berapa uang dan kemana dibuat uangnya atau untuk apa di desa mereka. Semua serba tidak tahu. Perangkat desa tidak ada yang mau menjelaskan,” kata mereka.

Sebelumnya pada tahun 2010 lalu, kasus ADD di Paluta pernah mencuat, bahkan sejumlah kepala desa dan camat sampai diperiksai oleh Cabjari Gunung Tua. Yang mana pada saat itu diduga telah dilakukan pemotongan dana ADD yang diterima oleh desa dari kecamatan yang diduga dipotong di Badan Pemberdayaan Daerah dan Pemerintahan Desa Paluta.

“Kita harapkan jangan sampai terjadi kejadian seperti yang lalu, karena program inikan untuk kemajuan desa, bukannya malah jadi ajang memperkaya oknum-oknum tertentu. Seharusnya ada penjelasan, bukannya malah arogansi dan kesannya ditutup-tutupi, sehingga kita berhak dong menduga ada yang salah, karena tidak bisa menjelaskannya,” kata keduanya.

Sementara itu Kaban Badan Pemberdayaan Daerah dan Pemerintahan Desa Pemkab Paluta, Mahlil Rambe, tidak berhasil dikonfirmasi, baik saat dijumpai di kantornya maupun dihubungi melalui telepon seluler untuk mempertanyakan berapa total dana ADD tahun 2012 di Paluta.

Dan bagaimana realisasinya di 9 kecamatan dan 256 desa/kelurahan di Paluta, termasuk dugaan pemotongan yang mereka lakukan. Ketua DPRD Paluta Muchlis Harahap mengatakan, kalau secara tekhnis yang mengetahuinya adalah dinas terkait, sehingga berapa pastinya anggaran ADD Paluta 2012 dirinya tidak tahu pasti.

“Tapi kalaulah memang ada dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan, kita sarankan kepada masyarakat untuk menyampaikannya ke DPRD, agar nantinya kita pelajari dan kita tindaklanjuti sesuai mekanisme fungsi DPRD sebagai pengawasan,” jelas politisi Golkar ini. (phn)