Bantuan Organisasi Tak Ditampung di APBD

TOBASA – Bantuan dana hibah atau bantuan sosial terhadap sejumlah LSM dan organisasi di Kabupaten Toba Samosir untuk tahun anggaran 2013 tidak ditampung lagi. Pasalnya, dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, pembiayaan dan pemberian bantuan hibah tidak diperbolehkan secara terus menerus.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPPKKD) Tobasa melalui sekretaris Halomoan Simanjuntak, Senin (13/5) di Balige.

“Pemberian bantuan pemerintah daerah, baik dari bansos atau hibah sebagai pembinaan untuk organisasi atau LSM, saat ini tidak diperbolehkan pemberiannya secara terus menerus atau berturut-turut setiap tahun. Itu sudah jelas ada aturannya pada Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD,” ujar Halomoan.

Dia menjelaskan, larangan yang dimaksud dalam Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 itu harus memiliki waktu tenggang minimal satu tahun.

“Karena tahun 2012 lalu banyak LSM atau organisasi yang sudah mendapat bantuan, sekarang harus bisa bersabar tidak diperkenankan lagi. Mereka harus menunggu hingga tahun 2014 yang akan datang. Jadi, penyampaian proposal kegiatan juga harus menyesuaikan mekanisme yang sudah diatur dalam Permendagri tersebut,” paparnya.

Menurut Halomoan, Pemkab Tobasa tidak akan mengganjal rencana atau program berbagai LSM atau organisasi lainnya untuk memajukan daerah itu.
“Tidak ada alasan kita tidak mendukung jika ada hal niat baik LSM atau organisasi lainnya untuk mendukung program pembangunan di daerah ini,” ungkapnya.

Ia menegaskan, pembatasan tersebut juga berlaku kepada organisasi keagamaan. Namun tidak untuk organisasi yang vertikal seperti KNPI. “Jadi, semua dana hibah atau bantuan sosial kepada sejumlah organisasi dan LSM di Tobasa pada tahun 2012 sudah dipertanggungjawabkan,” tandasnya. (jantro/hsl)