Biarkan Penegak Hukum Bekerja

Adanya aksi demo yang mendukung pemerintahan Bupati Labuhanbatu Tigor Panusunan Siregar, yang telah diadukan atas dugaan korupsi APBD Tahun 2012 sebesar Rp124 miliar lebih ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan reaksi dari berbagai pihak.

Rinaldi Tanjung, tokoh masyarakat di Labuhanbatu mengaku aksi sejumlah orang yang didominasi pengemudi becak bermotor dinilai terlalu berlebihan serta tidak mendidik. Aksi tersebut dinilai sebagai jawaban dari informasi yang beredar di tengah masyarakat, soal dugaan korupsi Tigor.

“Aksi yang ada selama ini yang mengkritisi Bupati Tigor Panusunan Siregar, tujuannya untuk membersihkan pemerintahan dari praktik korupsi. Bahkan kasusnya telah sampai ke KPK,” katanya. Ditambahkan Tanjung, pihaknya juga mendengarkan informasi soal adanya massa pengunjukrasa yang dibayar Rp50 ribu per orang, yang membuat aksi dukungan terkesan dipaksakan.

Hal senada disampaikan oleh B Hutagalung dan Muhammad Prasetya. Dua warga Rantauprapat ini yang langsung menyaksikan aksi unjukrasa mengaku, aksi yang dilakukan oleh puluhan orang yang didominasi pengemudi becak bermotor berpotensi membuat situasi tidak kondusif.

Terpisah Seketaris LSM Pemantau Korupsi dan Penyelamat Harta Negara P Sipahutar mengatakan, demonstrasi yang dilakukan oleh Mapela terkait kritisi berbagai pihak kepada Tigor Panusunan Siregar sebagai Bupati Labuhanbatu terkesan tidak beralasan.

“Soal dugaan korupsi, kita juga kinerja penegak hukum, benar atau tidak. Jika memang yang bersangkutan disebut-sebut terlibat merasa tidak berbuat, silakan membuat bantahan dengan jelas, dan menerangkan kemana uang yang diduga disalahgunakan itu,” katanya. (CR-01/CR-02)