Dana Pembangunan Salib Holong Milik Bupati Tobasa Dianggarkan di APBD

(Foto: Bram Situmorang)
Pembangunan Salib Holong milik Bupati Tobasa Kasmin Pandapotan Simanjuntak, yang sumber dananya berasal dari APBD Tobasa.

BALIGE - Forum Rembuk Toba bersama elemen masyarakat menuding Bupati Tobasa Kasmin Pandapotan Simanjuntak menyalahgunakan wewenang sebagai bupati. Pasalnya, dana pembangunan Salib Holong di Kecamatan Silaen miliknya dianggarkan di APBD senilai Rp1 miliar lebih.

Demikian diungkapkan Sekretaris Forum Rembuk Toba Wels Sianipar di Gedung DPRD Tobasa kepada METRO saat hendak menemui Ketua Komisi B yang membidangi pembangunan dan keuangan Jojor Marintan br Napitupulu, Rabu (26/9).

“Sumber dana pembangunan Salib Holong di lahan Bupati Tobasa Kasmin Simanjuntak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk itu, kita ingin mempertanyakan dana sejumlah fasilitas di lahan milik pribadi bupati itu. Kita curiga, dana itu menggunakan uang rakyat. jadi DPRD harus menjelaskan hal ini semua,” tegas Wels didampingi Hartoyo SH Sipahutar dari Komisi Nasional Pengawas Aparatur Negara, Walsa Tampubolon dari LSM Masyarakat Peduli Tobasa, Jhony Tambunan dari LSM Gerakan Abdi Tuhan Allah, Nikson Marpaung dari Lembaga Mitra Pembangunan Bonapasogit dan Mansur Pardede dari Badan Investigasi Nasional Tobasa.

Kedatangan mereka ke kantor DPRD untuk menagih janji Ketua Komisi B beberapa waktu lalu terkait pemanggilan Kepala Dinas terkait yang mengalokasikan anggaran ke Bukit Holong tersebut. Dikatakan Wels, sejak Kasmin menjabat bupati banyak ditemukan kebijakan-kebijakan para pengambil keputusan di daerah itu tidak berpihak pada rakyat. Tetapi justru menguntungkan pribadi bupati sendiri.

Misalnya, tahun 2010, Dinas PU mengucurkan dana sebesar Rp500 juta untuk pembagunan jalan di Bukit Holong, yang bersumber dari Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah. “Semua orang tahu kalau Bukit Holong itu milik bupati. Kemudian, tahun ini, beberapa dinas juga menganggarkan dana di lahan itu. misalnya, pembuatan jalan dan paret. Entah darimana sumbernya. Karena ketika melakukan pembangunan pekerja tidak memampangkan plang proyek.

Tapi yang paling telak adalah dari Dinas Pariwisata. Mereka menganggarkan dana untuk pembangunan 2 unit rumah doa dengan anggaran Rp149.999.000, pembangunan Aula Retreat 1 unit senilai Rp179.999.000, pembangunan jalan beton setapak Rp149.999.000, serta pembangunan Shelter 2 unit dengan anggaran Rp149.999.000. Coba hitung sendirilah berapa totalnya. Apakah wajar? Sementara di tempat lain yang dibutuhkan masyarakat masih banyak jalan rusak bahkan sangat sulit dilalui.

Saya berani mengatakan kalau bupati sudah melakukan tindakan menyalahgunakan wewenang dalam masalah ini,” beber Wels, yang juga salah seorang yang membuka kasus Rp3 miliar yang menggiring mantan Bupati Tobasa Monang Sitorus ke penjara tahun lalu.

(Foto: Bram Situmorang)
Salahsatu proyek di Salib Holong yang belum rampung.

Senada dikatakan Hartoyo dari Komnas Waspan. Ia mengatakan, kebijakan bupati tersebut tidak bisa dibiarkan dan harus diperiksa. “Apakah ini kemauan sendiri atau ada pejabat yang menerima arahan dari bupati. DPRD harus menjelaskan seluruh persoalan ini,” tegas Hartoyo. Sebab, sambungnya, DPRD merupakan salahsatu pengambil kebijakan dalam mengesahkan APBD.

Ketua Komisi B DPRD Tobasa Jojor Marintan br Napitupulu ditemui di Gedung DPRD, Kamis (27/9) enggan berkomentar lebih jauh dengan alasan mau rapat. Hanya saja dia berjanji akan memanggil Kadis Pariwisata terkait proyek tersebut. “Kami mau rapat, nanti saya panggil Kepala Dinas Pariwisatanya untuk penjelasan ini,” singkatnya.

Demikian Kabag Humas Pemkab Tobasa Elisber Tambunan dikonfirmasi melalui telepon selulernya mengaku tidak berhak memaparkan duduk persoalan proyek tersebut. Elisber malah mengarahkan agar wartawan koran ini menghubungi Kepala Dinas Pariwisata Robert Pardede. Ditemui di kantornya di Balige, Kamis (27/9), Kadis Pariwisata Tobasa Robert Pardede membenarkan bahwa pembangunan Salib Holong itu dikelola pemkab.

”Saya melihat apa yang ada saja. Saya melihat Bukit Holong itu memungkinkan untuk tempat pariwisata, jadi saya coba untuk mengembangkannya,” ucapnya.
Namun ketika ditanya soal status kepemilikan lahan Bukit Holong apakah pemiliknya sudah menghibahkan atau dipinjampakaikan, lagi-lagi Robert menolak menjelaskannya.

”Pokoknya saya melihat tempat itu cocok dikembangkan, itu saja,” kilahnya. Tetapi ketika ditanyakan lagi bagaimana nanti jika pemilik lahan mengatakan tidak mengetahui di lahannya ada bangunan pemerintah dan menyuruh agar dibongkar saja, Robert mulai sedikit gagap dan mengatakan “Itu lah gunanya kita saling mengingatkan. Mungkin ke depan akan lebih baik lagi,” tandasnya. Wels Sianipar yang ikut dalam pertemuan itu mengaku kurang puas mendengar jawaban Robert.

“Sudah jelas Kadis Pariwisata tidak dapat menunjukkan status tanah tersebut. Apakah dihibahkan, dipinjampakaikan, atau bagaimanalah untuk alas dari sebuah pembangunan yang dianggarkan dari dana APBD. Karena seharusnya APBD itu untuk rakyat Tobasa bukan untuk pribadi. Untuk itu, DPRD harus tegas dan menjelaskan semua pokok permasalahan ini ke publik,” imbau Wels. (brams/des)

Komentar