Data Honorer K2 Siantar, Ada Pejabat Bikin Kisruh

JAKARTA – Polemik mengenai kabar pencoretan 38 nama honorer kategori dua (K2) yang dilakukan oleh Pemko Siantar, ternyata dipicu ulah seorang pejabat di pemko.

Kepala Bagian (Kabag) Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Tumpak Hutabarat, menyebutkan, pejabat ini melakukan intervensi, dengan meminta Walikota Siantar Hulman Sitorus, agar melakukan verifikasi ulang data honorer K2.

“Ada pejabat yang usul ke walikota agar dilakukan verifikasi ulang honorer K2. Padahal pejabat teknis ini tidak punya kewenangan soal honorer. Kelihatannya pejabat ini hanya mau cari muka kepada walikota,” ujar Tumpak Hutabarat kepada METRO di Jakarta, kemarin (17/5).

Hanya saja, Tumpak tidak mau menyebutkan nama pejabat dimaksud. Tumpak sendiri sudah melakukan pembicaraan dengan pejabat berwenang mengurusi honorer di Pemko Siantar, terkait kabar dicoretnya 38 nama honorer K2 itu.

Nah, karena Sekda dan Walikota Siantar tidak gegabah menuruti usulan pejabat itu, lantas berkoordinasi dan minta arahan BKN, melalui Tumpak. Tumpak menceritakan, pihaknya sudah memberikan penjelasan kepada pejabat Pemko Siantar yang berwenang mengurusi honorer K2.

Bahwa pihak Pemko Siantar tidak punya kewenangan mencoret nama-nama honorer K2 yang datanya dulu secara resmi sudah diusulkan ke BKN. “Jadi lucu kalau mereka yang mengusulkan, mereka sendiri yang mencoret,” ucapnya.

Dikatakan Tumpak, Pemko Siantar hanya berwenang menampung sanggahan dari masyarakat di masa uji publik atas nama-nama honorer K2. “Jadi, Pemda hanya menampung jika ada sanggahan.

Laporkan itu ke pusat, nanti BKN yang mengklarifikasi atas sanggahan itu. Kalau memang tidak memenuhi persyaratan, BKN yang punya kewenangan mencoret,” papar Tumpak.

Jadi, status 38 honorer K2 dimaksud belum dicoret? Tumpak membenarkan. Dikatakan, pencoretan 38 nama itu baru tahap rencana, belum sampai dilakukan. “Tadinya mau dicoret. Tapi karena walikota hati-hati, minta penjelasan dulu ke saya,” kata Tumpak.

Pemko Tak Berhak Coret 38 Honorer K2
Sebelumnya, Kabag Humas BKN, Tumpak Hutabarat menegaskan, Pemko Siantar tidak punya kewenangan sama sekali mencoret nama-nama yang ada di daftar honorer K2 yang dikirim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Kewenangan Pemko Siantar hanyalah mempublikasikan daftar honorer K2 selama masa uji publik. Jika ada sanggahan-sanggahan dari masyarakat, termasuk dari honorer K2 yang merasa memenuhi persyaratan namun namanya tidak muncul di daftar, harus disampaikan ke Kemenpan dan BKN.

“Jadi yang punya kewenangan mencoret nantinya adalah pusat. Pemko Siantar tak punya kewenangan mencoret,” ujar Tumpak Hutabarat kepada METRO di Jakarta, Kamis (18/4). Jika misalnya alasan Pemko Siantar mencoret 38 honorer K2 itu dengan alasan nama-nama itu ternyata dianggap tidak memenuhi persyaratan, hal itu juga mengherankan.

“Nama-nama itu kan dulunya juga yang mengajukan Pemko. Mereka juga yang meng-entry data. Kok mereka coret sendiri? Bagaimana ini? Kalau sewenang-wenang ya gak bisa,” cetus Tumpak.

Seluruh pemda, termasuk Pemko Siantar, dalam mengajukan nama-nama honorer K2 ke pusat juga sudah melewati proses verifikasi yang ketat. Kalau di masa uji publik justru Pemko Siantar sendiri yang mencoret, bahkan ada dugaan muncul nama siluman, itu lah yang menurut Tumpak sangat mengherankan.

Karenanya, Tumpak menyarankan ke-38 orang yang merasa namanya dicoret, agar membuat pengaduan ke BKN dan Kemenpan. “Ajukan saja sanggahan, disertai data-data. Masa uji publik memang untuk menampung sanggahan. Manfaatkan saja masa sanggah ini,” pesan Tumpak.

Seperti diberitakan, sebanyak 280 pegawai honorer dinyatakan lolos dan tercatat dalam data validasi honor K2. Tapi setelah di Pemko Siantar, sebanyak 38 dari 280 orang nama yang lolos, malah dicoret. Bahkan ada satu nama honorer siluman masuk data validasi.

Didampingi Direktur Eksekutif LSM Macan Habonaron Jansen Napitu, Rabu (17/4) ke 38 orang honorer yang dicoret mendatangi Asisten III Leonardo Simanjuntak di ruang kerjanya, mempertanyakan alasan kenapa nama mereka yang masuk data validasi BKN malah dicoret dan hanya mengumumkan nama yang tervalidasi sebanyak 242 orang. (sam)