Dinkes Diminta Uji Standar Kesehatan Depot Air Isi Ulang

 Ilustrasi depot isi ulang air minum.

Ilustrasi depot isi ulang air minum.

MADINA – Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) diminta melakukan survei dan menguji standar kesehatan air minum depot isi ulang. Serta meninjau perizinan usaha depot isi ulang yang kini banyak menjamur di Madina, bukan hanya di pusat kota saja, tetapi  sudah merupakan solusi usaha yang paling diminati masyarakat di Madina.

“Saat ini, usaha depot air isi ulang sudah menjamur di Madina, karena bentuk usaha ini sangat simple dan sangat menjanjikan menurut sejumlah warga. Sehingga tak sedikit warga yang punya modal membuka usaha depot air ulang tanpa mengurusi perizinan terlebih dahulu.

Ironisnya standar kesehatan dikhawatirkan tidak sesuai dengan peraturan yang ada,” ujar Ketua Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kabupaten Madina, Ahmad Suheri Nasution, SSos kepada METRO, Jumat (22/11).

Dikatakan, Dinas Kesehatan Madina bersama instansi pemerintah terkait seperti Dinas Perindag harus survei langsung ke lapangan dan mendatangi semua usaha depot isi ulang, apakah sudah mengurus izin usaha dan memeriksa standar kesehatan air minum.

Karena dikhawatirkan jika dibiarkan tanpa ada uji kelayakan kesehatan, maka air minum yang dikonsumsi masyarakat belum terjamin dan bisa saja menyebabkan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Dijelaskan Suheri, ada beberapa aturan mengenai depot air minum isi ulang.

yaitu mengenai persyaratan kualitas air minum yang sudah diatur di Peraturan Menteri Kesehatan nomor 492 tahun 2010 tentang ambang batas parameter wajib. Misalnya, mengenai mikrobiologi tentang bakteri, zat kimia, dan yang tidak berhubungan langsung seperti bau, suhu dan lainnya, serta parameter tambahan yang jarang ditemukan.

Selanjutnya, persyaratan kualitas air bersih sudah diatur di Permenkes nomor 416 tahun 1990 tentang ambang batas yang dibolehkan, “Dan mengenai izin untuk membuka usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah melalui rekomendasi Dinas Kesehatan berdasarkan inspeksi sanitasi dan hasil pemeriksaan laboratorium, untuk mengetahui kondisi air minum yang bakal dikonsumsi banyak orang. Dan inilah yang diduga belum dipatuhi banyak pengusaha depot air minum isi ulang,” beber Suheri.

Kesalahan bukan saja pada pengusaha, karena menurut Suheri hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan dari Pemkab Madina terhadap sektor usaha bidang air minum isi ulang ini. Padahal jika dikelola bisa menghasilkan PAD juga.

“Untuk ke depannya, kita berharap Dinkes bersama instansi pemerintah terkait lainnya agar melakukan pengawasan terhadap usaha air minum ini, baik dari perizinan serta kwalitas air minum itu sendiri. Karena tata cara pengawasannya juga sudah diatur pada Permenkes nomor 736 tahun 2010,” tambahnya.

Suheri juga melirik banyak usaha air minum isi ulang berupa oplosan dengan menggunakan gallon merk usaha dagang yang bukan miliknya. Karena jika air minum si pengusaha depot tadi menimbulkan gangguan kesehatan konsumen, maka yang akan rugi adalah si pemilik merk dagang. Justru inilah yang akan menjadi persoalan nantinya. “Maka Pemkab Madina didesak untuk menindaklanjuti berbagai permasalahan seperti ini, karena ini sudah mulai banyak dikomentari warga,” pungkasnya. (wan)

Komentar