Dispenda Ngaku Sudah Keluarkan SP2D untuk Triwulan II dan III

Kasus Dana Sertifikasi 1.143 Guru Belum Dibayar

RANTAUPRAPAT - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Pemkab Labuhanbatu mengaku telah mengeluarkan surat perintah pencairan dana (SP2D) untuk dana sertifikasi guru triwulan II dan III. Bahkan disebutkan pencairan dana sertifikasi, sekaligus untuk tiga bulan.

Kepala Dinas PPKAD Labuhanbatu Ahmad Mufli, Kamis (11/10) mengatakan, khusus untuk pembayaran dana tunjangan sertifikasi guru pada triwulan ke II 2012, pihaknya telah mengeluarkan SP2D kepada Dinas Pendidikan Labuhanbatu pada akhir Juni 2012 lalu. Dimana pada SP2D itu berisikan perintah pencairan pembayaran dana sertifikasi guru selama tiga bulan penuh pada triwulan ke II (April-Juni).

“SP2D yang kita keluarkan itu untuk pembayaran sertifikasi guru selama 3 bulan, bukan 2 bulan,” jelasnya. Selain telah mengeluarkan SP2D untuk pembayaran sertifikasi guru pada triwulan ke II, jelas Mufli, pihaknya juga mengaku telah mengeluarkan SP2D pembayaran tunjangan sertifikasi guru pada triwulan ke III, yang dikeluarkan pada Rabu (10/10) kemarin.

“Memang ada sedikit keterlambatan sampainya dana sertifikasi guru pada triwulan ketiga ini. Tapi itupun kini dana itu sudah sampai ke kas daerah dan SP2D-nya kemarin sudah kita keluarkan,” ungkapnya.

Sementara Kabag Humas Pemkab Labuhanbatu Abdul Rahman membenarkan jika tunjangan sertifikasi guru pada triwulan ke II (khusus bulan Juni) dan triwulan ke III itu belum dibayarkan kepada para guru yang berhak. Namun katanya, itu disebabkan karena pemerintah pusat belum menyetorkan secara keseluruhan dana tunjangan tersebut ke kas daerah, hingga Disdik Labuhanbatu berinisiatif menunda pembayaran tunjangan sertifikasi guru tersebut.

“Karena kalau dana itu dibayarkan kepada semua guru yang berhak, uangnya tidak cukup. Makanya Disdik menunda pembayaran hingga dana sertifikasi itu penuh distorkan dari pusat ke kas daerah,” kata Rahman.

Akan Dipanggil
Sementara Sekretaris Komisi D DPRD Labuhanbatu Ahmad Zais Rambe, mengatakan pihaknya akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan Labuhanbatu Iskandar terkait belum dibayarkannya dana tunjangan sertifikasi triwulan II dan III.

“Kita akan koordinasikan kepada Ketua Komisi dan mungkin dalam waktu dekat kita akan panggil Kadis Pendidikan, agar memberikan penjelasan,” ujarnya. Pemkab Labuhanbatu, jelas Zanis seharusnya mengawasi dan mengawal ketat setiap perjalanab pembayaran dana sertifikasi guru hingga tidak lagi terdengar keterlambatan pembayaran. Apalagi, kasus penyelewengan dana sertifikasi guru telah pernah terjadi di Labuhanbatu pada tahun 2010 lalu.  “Tapi itupun kalau Pemkab Labuhanbatu peduli dengan dunia pendidikan di daerah kita ini,” ujarnya.

Menurut Zais, masalah tunjangan sertifikasi merupakan hak para guru yang sangat berjasa mendidik putri-putri bangsa. Maka dari itu, katanya, jika hak tersebut tidak diberikan, maka sangat berpengaruh pada kualitas dan mutu pendidikaan di Labuhanbatu.

Sebelumnya diberitakan, bukan hanya Bupati Labuhanbatu Tigor Panusunan Siregar yang diadukan ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) di Jakarta. Kepala Dinas Pendidikan Labuhanbatu Iskandar juga dilaporkan. Pasalnya, dana sertifikasi 1.143 guru untuk semester II dan sementer III belum dibayarkan.

Informasi yang dihimpun dari sejumlah guru penerima dana sertifikasi di Pemkab Labuhanbatu, sebanyak 1.143 guru sertifikasi di Labuhanbatu belum menerima tunjangan sertifikasi untuk triwulan ke III bulan Juli-September 2012. Bahkan untuk triwulan ke II bulan April-Juni, banyak guru yang hanya menerima untuk dua bulan saja.

“Pada triwulan ke II ditahun 2012 ini, tunjangan sertifikasi guru itu hanya dibayar untuk bulan April dan Mei saja, sementara untuk bulan Juni tidak dibayarkan. Ditambah lagi pada triwulan ke III yang hingga kini sepenuhnya belum juga dibayarkan. Jadi ada 4 bulan dana sertifikasi yang belum kami terima,” ujar salah seorang guru di salah satu SMP Negeri di Kecamatan Rantau Utara yang meminta namanya tidak dikorankan, Rabu (10/10).

Sementara Perwakilan Kelompok Masyarakat Anti Korupsi Labuhanbatu Zimmi A Panjaitan mengatakan, pihaknya telah melaporkan dugaan korupsi pada Dinas Pendidikan Labuhanbatu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, terkait dana sertifikasi guru senilai Rp14 miliar lebih, yang hingga triwulan ke III belum dibayarnya. Sesuai data yang mereka peroleh, pada triwulan ke III tahun 2012, jumlah guru penerima tunjangan sertifikasi sebanyak 1.143 orang, dengan jumlah anggaran sebanyak Rp11 miliar lebih. Ditambah lagi tunggakan pada triwulan ke II yang belum dibayarkan senilai Rp3 miliar lebih. (CR-01)