Guru Honorer Dipungli Rp80 Juta

Disebut untuk Ngurus Lulus CPNS

LABUSEL – Guru honorer katagori II (K2) yang masuk dalam daftar nominatif Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2013, mengaku diwajibkan membayar uang sebesar Rp80 juta oleh oknum Kepala Sekolah dan staf Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Pendidikan (Disdik).

HH (45), warga Kampung rakyat salah seorang keluarga honorer kepada METRO menceritakan, dia mengetahui informasi pungutan yang disebut sebagai jaminan untuk lulus CPNS dari adiknya yang menjadi guru honorer SD.

Diungkapkan HH, pada Jumat (19/4) lalu, adiknya tiba-tiba mendatanginya dengan maksud ingin menjual lahan kebun kelapa sawit mereka. HH kala itu mengaku heran, dan langsung mempertanyakan kemauan adiknya yang mendadak ingin menjual kebun.

Dan saat itu, adiknya mengaku membutuhkan uang Rp80 juta untuk membayar uang jaminan agar lulus CPNS sesuai permintaan oknum kepala sekolah dan pihak UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kampung Rakyat.

“Adikku itu guru honorer K2, sudah masuk nominatif CPNS tahun ini. Jadi pengakuannya, pihak UPT Disdik Kampung Rakyat dan oknum kepala sekolah tempatnya mengajar meminta uang Rp80 juta sebagai jaminan agar dia lulus CPNS. Karena butuh uang itulah makanya adikku meminta menjualkan kebun kelapa sawit,” kata HH.

Dituturkan HH, saat itu adiknya juga ditemani seorang rekannya yang juga berprofesi sebagai guru honorer K2 di Kecamatan Kota Pinang. Di mana, rekan adiknya juga berniat menjual sebuah rumah, karena membutuhkan uang untuk membayar jaminan agar lulus CPNS.

“Tapi kalau pengakuan teman adikku itu, dia hanya diminta Rp40 juta. Jadi, mereka datang untuk kepentingan yang sama yakni berkeinginan mau menjual harta benda untuk membayar uang jaminan agar lulus menjadi PNS,” ungkap HH.

Sementara, Kadisdik Labusel Naga Parlaungan Lubis, Senin (22/4) Kepada METRO, membantah adanya dugaan pungutan seperti yang diungkapkan keluarga guru honorer K2 itu. “Itu tidak benar, siapa nama guru honorer itu.  Janganlah  menebar fitnah di lapangan. Apalagi disebut-sebut ada perintah dinas,” ungkapnya.

Kata Naga, lulus tidaknya CPNS ditentukan dari hasil tes ujian bukan dijamin oleh oknum mana pun. “Jadi sangat tidak mungkin, kalau ada kepala sekolah atau oknum di UPT yang bisa menjamin guru honoror K2 lulus CPNS. Kalaupun betul ada yang bertindak seperti itu, silahkan dilaporkan biar kita tindak,” tegasnya. (mhr)

Komentar