Hasil Paripurna DPD RI

Setuju Pemekaran Simalungun

SIMALUNGUN – Rencana memekarkan Kabupaten Simalungun Hataran dari Kabupaten Simalungun Induk, secara bertahap menemui proses yang semakin maju. Setelah disetujui DPRD Simalungun, DPRD SU dan Gubsu, kini DPD RI juga menyetujui dan mendukung pemekaran Simalungun dalam sidang paripuna DPD RI, Selasa (1/10).

Ketua DPRD Simalungun Binton Tindaon, usai menghadiri sidang paripurna DPD RI mengatakan, dari hasil sidang paripurna DPD RI disepakati bahwa pemekaran Kabupaten Simalungun Hataran sudah disahkan atau disetujui. Tahap selanjutnya rencana pemekaran Kabupaten Simalungun tinggal menunggu keputusan DPR RI melalui Komisi II.

“Kita sangat mengapresiasi dukungan DPD RI yang telah menyetujui pemekaran Kabupaten Simalungun. Hal ini tidak terlepas juga dari dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dukungan dari anggota DPD RI yang berasal dari Simalungun. Peran serta DPD RI masih sangat penting untuk mengawal proses pemekaran di tahap akhir, yakni di DPR RI, sehingga cita-cita bersama untuk memekarkan Simalungun Hataran dalam tahun 2013 dapat segera terwujud,” ujarnya.

Masih kata Binton, persetujuan dari DPD RI sesuai dengan komitmen Komite I saat kunjungan fisik ke Simalungun, Selasa (24/9) lalu. Saat kunjungan fisik DPD RI sudah ditegaskan bahwa 26 syarat yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan PP nomor 78 tahun 2007 sudah dipenuhi. Artinya, Kabupaten Simalungun Hataran layak dimekarkan.

Panitia Pemekaran Kabupaten Simalungun Hataran Resman Saragih mengatakan, disetujuinya pemekaran Kabupaten Simalungun Hataran dari Simalungun Induk pada sidang paripurna DPD RI, merupakan perkembangan tahapan pemekaran.

“Kita berharap dengan dukungan seluruh masyarakat, pemekaran Simalungun Hataran yang tinggal setahap lagi, yakni keputusan dari DPR RI diharapkan akan berjalan sesuai harapan pemekaran, sehingga dapat direalisasikan tahun 2013,” harapnya.

“Sekarang kita tinggal menunggu hasil rekomendasi pemerintah pusat. Dan kami harap, pemekaran bisa secepatnya dilakukan. Kita menyambut antusias kunjungan DPD RI untuk percepatan Kabupaten Simalungun Hataran,” ujarnya.

Resman Saragih menambahkan, pemekaran sudah didengungkan sejak tahun 2002. Akan tetapi, dalam proses ada banyak kendala. Pada tahun ini sesuai tekad dan dukungan bersama, pemekaran Simalungun Hataran sudah di tahap akhir. Berkas pemekaran sudah mendapat dukungan dari DPRD-SU, Gubsu dan berkas kini sudah sampai di DPD RI, DPR RI dan Kemendagri.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Komite I DPD RI Alirman Sori mengatakan, prinsip mendasar dari pemekeran adalah bagaimana menyatukan visi misi kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan itu harus menetes di tengah masyarakat. Kalau kesejahteraan tidak terwujud maka tujuan pemekeran itu berlum terwujud.

“Tugas berikutnya akan kita hantarkan kepada Komisi II DPR RI. Dan tugas kita bersama untuk mengawalnya di DPR RI, sehingga dapat terlaksana. DPD RI bersama DPR RI mempunyai tugas pokok untuk menentukan pemekaran,” ujarnya. (rah)