Jalan Penghubung SKPD Longsor Tak Sesuai Bestek, Kadis Harus Tanggung Jawab

[Foto: Tonggo Sibarani]
Jalan alternatif kantor SKPD menuju kantor DPRD yang mengalami longsor.

SIMALUNGUN – Jalan alternatif penghubung kantor DPRD Simalungun dengan kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kelurahan Pematang Raya, Kecamatan Raya, Simalungun longsor. Longsor diduga terjadi karena pelaksanaan pengerjaan itu tak sesuai bestek tahun 2010 lalu.

Kadis PU Bina Marga saat itu berlangsung dinilai orang yang paling bertanggungjawab atas kebobrokan proyek ini karena dia merupakan penanggungjawab proyek. Demikian disampaikan Ketua LSM Masa Edi Kemas Junaedi, Senin (3/12). Menurutnya, lepala dinas saat itu harusnya melakukan cek dan recek atas pelaksanaan proyek ini.

Sementara, amatan METRO, setengah badan jalan tersebut telah terkikis dan retak-retak. Hal itu terjadi setelah hujan deras mengguyur Kabupaten Simalungun, Senin (3/12) dini hari.

Salah seorang warga yang sedang melintas, Firman Purba (48), mengatakan, longsor tersebut sudah kesekian kalinya terjadi. Longsor kali ini yang paling parah hingga hampir memutuskan jalan yang baru 2 tahun selesai dibangun itu.
“Jalan ini baru selesai dibangun.

Tetapi kondisinya sudah sangat memprihatinkan,” kata pria yang saat itu megendarai sepedamotor Supra X ini. Menurutnya, kalau tidak segera diperbaiki, jalan tersebut akan semakin parah karena hampir setiap hari dilalui kendaraan bermotor.

Apalagi kondisi tanah adalah bekas timbunan dan di sebelah kiri kanan jalan ada jurang terjal yang dikhawatirkan akan mempermudah terjadi longsor.

“Jalan ini sering dilewati mobil angkutan dan mobil pejabat-pejabat Pemkab Simalungun. Mereka sudah melihat langsung bahwa kondisi jalan ini sangat memprihatinkan tetapi belum ada tindakan untuk memperbaikinya,” terangnya.

Herman Saragih, warga lain mengungkapkan, sejak jalan tersebut diaspal tidak sempat bertahan lama. Dua bulan pasca selesai diaspal, jalannya mulai kupak-kapik. Tak berapa lama jalan tersebut mengalami rusak berat.

“Hanya sebentar saja jalan itu bagus karena dulu dibangun asal jadi. Aparat penegak hukum sudah pernah memproses kasus kerusakan jalan ini,” terangnya.

Petani kopi ini mengaku bahwa setiap hari dia selalu lewat dari jalan tersebut. Ia mengatakan jalan tersebut merupakan jalan alternatif menuju pulang ke rumahnya. “Kalau lewat dari jalan ini lebih cepat sampai ke rumah. Sebelum jalan ini dibangun, kami warga terpaksa keliling dari jalan besar,” tukasnya.
Harus Bertanggungjawab

Ketua LSM Masa Edi Kemas Junaedi mengatakan, eks Kadis PU Bina Marga Kabupaten Simalungun Ir Topot Saragih harus ikut bertanggungjawab atas kerusakan jalan tersebut. Sebab saat pembangunan jalan itu, penanggungjawab adalah kepala dinas (kadis) dan diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Salah seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas proyek itu bernama Rahmat dan rekanan yang mengerjakannya, Kardius selaku Direktur PT Kurnia Putra Mulia sudah ditangkap dan masih diproses hukum.

Tetapi kenapa eks Kadis PU selaku penanggungjawab proyek itu tidak ditangkap, sementara yang bertanggungjawab sepenuhnya atas proyek tersebut adalah Topot Saragih,” tegasnya.

Menurut Edi Kemas Junaiedi, dalam sebuah laporan pertanggungjawaban proyek harus diketahui oleh Kadis PU, dan sebelum menerima laporan pertanggungjawabannya, terlebih dulu dilakukan cek dan ricek ke lapangan apakah proyek tersebut sudah sesuai bestek.

“Itu artinya ketika ada di sana kerugian negara, yang bertanggungjawab adalah kadisnya. Sementara eks Kadis PU Simalungun Topot Saragih yang kini menjabat sebagai Kadis Tarukim tidak berada di kantornya saat hendak dikonfirmasi terkait hal ini. Saat ditelepon untuk konfirmasi, telepon selulernya tidak aktif. (osi)

Komentar