Jelang Pemilihan Bupati Taput

4 Cabub Urus Surat Tidak Pernah Terpidana

Relson Nababan

TAPUT -  Sehari menjelang dibukanya pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Taput, empat bakal calon (balon) bupati urus surat tidak pernah terpidana ke Pengadilan Negeri (PN) Tarutung.

Surat tersebut digunakan sebagai salah satu persyaratan administratif untuk pasangan balon bupati yang akan mendaftar sebagai pasangan Cabup/Cawabup ke KPU setempat. Direncanakan, pendaftaran dibuka mulai Senin (1/7) hingga Sabtu (6/7).

Humas PN Tarutung Relson Nababan dalam keterangan persnya, Minggu (30/6) mengatakan, hingga Sabtu(29/6), baru empat pasangan balon bupati Taput yang mengurus surat tidak pernah terpidana atau terlibat kasus di PN Tarutung.

“Dari empat balon tersebut, dua diantaranya menjabat sebagai kepala dinas di Pemkab Taput dan dua diantaranya saudara kandung Bupati Taput saat ini Torang Lumbantobing,” jelasnya.

Menurut dia, kepala dinas yang mencalonkan diri yakni Poltak Lumbantobing yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Keuangan Daerah (Dipenloka) Taput. Selain itu, Kepala Dinas Perhubungan Taput Manerep Manalu.

“Sementara dua orang saudara kandung Bupati Taluto yakni Poltak Lumbantobing dan Saur Lumbantobing yang menjabai sebagai ketua KONI Taput. Sementara balon bupati lainnya yang telah mengurus surat tidak pernah terpidana adalah Banjir Simanjuntak,” ungkap Relson.

Menurut dia, sedangkan nama Binur Tampubolon yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan di Taput yang sebelumnya disebutkan akan maju sebagai calon bupati berpasangan dengan Toluto tidak ada mengurus surat tersebut.

Terpisah, anggota KPU Taput Erids Aritonang kepada METRO mengatakan, surat tidak terpidana merupakan salah satu dari sejumlah  persyaratan bagi para pasangan balon bupati Taput untuk dapat mendaftarkan diri sebagai Cabub.

“Jadi, selain dukungan parpol atau perseorangan ada sejumlah persyaratan untuk para pasangan balon. Salah satunya yaitu surat tidak pernah terpidana selama lima tahun. Hal itu sesuai dengan peraturan KPU Nomor 09 tahun 2012,” kata Erids. (cr-02)