Kekurangan Penyidik, KPK Tetap Garap Kasus JR Saragih

JR Saragih – Johan Budi

JAKARTA – Saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengalami problem kekurangan penyidik. Hal ini akan berpengaruh pada jumlah kasus yang ditangani KPK.

Pasalnya, menurut Peneliti Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz, di KPK yang bekerja mengusut kasus itu penyidik, sedang pimpinan hanya mengeluarkan keputusan.

Namun demikian, lanjut Donal, bukan berarti KPK mengabaikan laporan-laporan pengaduan yang masuk. KPK sudah punya skala prioritas kasus apa saja yang akan ditangani.

Menurut Donal, KPK selalu membuat perimbangan jenis kasus yang ditangani, yakni tak hanya kasus-kasus besar berskala nasional, namun juga kasus-kasus penyelewenangan dana APBD.

”Sebagai gambaran, kasus-kasus besar saat ini sedang ditangani KPK, tapi toh tetap juga menangkapi petugas-petugas pajak yang korupsi. Itu menunjukkan bahwa mereka (KPK, red) tetap fokus berupaya menyelamatkan uang negara, baik di pusat maupun daerah,” ujar Donal kepada koran ini di Jakarta, Minggu (23/12).

Untuk kasus-kasus daerah, lanjut dia, KPK tentunya juga akan membuat skala prirotas. Jika kasus daerah tapi angka dugaan kerugian negara cukup besar, pasti juga akan digarap. ”Langkah ini sekaligus sebagai shock terapy pejabat di daerah-daerah lain agar tidak korupsi,” ujar dia.

Sementara, dari pihak KPK belum ada yang bisa dimintai keterangan terkait perkembangan penanganan laporan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Macan Habonaron terkait dugaan korupsi Bupati Simalungun JR Saragih. Juru Bicara KPK Johan Budi saat dihubungi tidak mengangkat ponselnya.

Sebelumnya, Koordinator Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Kadafi juga yakin KPK akan menindaklanjuti laporan LSM Macan Habonaran itu.  Alasan Uchok berdasarkan materi laporan yang tidak main-main, karena dilengkapi dengan bukti-bukti seperti kwitansi penyerahan uang, bukti surat pernyataan kepala sekolah, dan pengakuan yang direkam secara audio visual, serta bukti-bukti lainnya.

Ketua LSM Macan Habonaron Jansen Napitu pernah menjelaskan, kasus yang dilaporkan ke KPK, antara lain pengelolahan Dana Bansos, Dana BOS, DAK, baju batik, insentif guru dan dana bagi hasil yang dinilai tidak mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

Untuk  dugaan korupsi rehab ruang kelas dan perpustakaan sekolah dasar  nilainya mencapai Rp50,2 miliar. ”Kalau ditotal seluruhnya mencapai Rp67 miliar,” ujar Jansen usai melapor ke KPK, Kamis, 13 Dsember 2012. (sam)

Komentar