Ketua Peradi Tabagsel: BKD harus Umumkan Data Honorer K II

MADINA – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Madina diminta segera mengumumkan data honorer kategori II (K-II) di media massa lokal. Ini sesuai dengan perintah Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, Reformasu Birokrasi (Menpan-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Surat Edarannya bulan Maret kemarin.

Demikian disampaikan Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) mewilayahi Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel), H Ridwan Rangkuti SH MH. “Demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan transparan, khususnya mengenai data tenaga Honorer K-II ini, saya minta kepada Kepala BKD Madina dan BKD se Tabagsel agar mengumumkan nama-nama tenaga Honorer K-II melalui media cetak lokal,” jelasnya.

Pengumuman melalui media tersebut adalah suatu kewajiban bagi Pemkab/Pemko melalui BKD masing-masing sesuai dengan Surat Kepala BKN Nomor K26-30/V/.50-3/99 tanggal 19 Maret 2013 Tentang Pengumuman Uji Publik Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II dan Peraturan Kepala BKN Nomor 9 tahun 2012, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS.

Pengumumam tersebut bukan hanya ditempelkan di papan pengumuman kantor BKD saja, karena tidak semua masyarakat tahu. Akan tetapi nama-nama tenaga Honorer K-II harus diumumkan di media cetak, agar publik dapat melihatnya dan memberikan penilaian kebenaran data tenaga honorer itu.

Dia juga berpesan agar para Kepala BKD jangan takut mengumumkannya ke publik melalui media cetak, jika data honorer K-II tersebut benar dan tidak ada masalah. Tetapi jika datanya rekayasa, itu termasuk tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen.

“Jadi enggak usah takut jika datanya benar. Untuk diketahui tenaga Honorer Kategori II adalah tenaga honorer yang dibiayai non APBD/APBN, diangkat oleh pejabat yang berwenang, bekerja di intansi pemerinatah minimal 1 tahun pada 31 Desember 2005 terus menerus hingga saat ini.

Berusia minimal 19 tahun, dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006. Masa tenggang waktu koreksi dan pengaduan ke BKD selama 30 hari sejak tanggal diumumkan ke publik,” jelasnya.

Ridwan Rangkuti berharap kepada masyarakat luas agar memberikan penelitian dan masukan atau pengaduan nantinya jika ada indikasi tenaga honorer palsu atau data palsu yang diumumkan  oleh BKD Madina.

Begitu juga dengan Pemkab/Pemko se Tabagsel melalui Kepala BKD masing-masing di media cetak. Jika hanya di kantor BKD pengumumannya, itu hanya untuk internal, bukan untuk publik, dan terkesan ketakutan jika diumumkan melalui media cetak. “Inilah yang kita khawatirkan,” pungkasnya. (wan)