Sarjana dan Kota

Mungkin ada yang bertanya apa kaitan sarjana dan kota, sehingga kedua kata tersebut  disandingkan sebagaimana judul di atas. Memang, secara asal tidak ada hubungan erat dan signifikan, seperti halnya ayam dan telur, atau antara anak dan ibunya. Namun, perkembangan waktu, terkhusus di Tanah Air, kedua kata tersebut semakin berkaitan erat satu dengan  lainnya.

Apriyan D Rakhmat
Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik UIR

Sebelum seseorang meraih gelar kesarjanaan melalui pembelajaran di perguruan tinggi, mayoritas calon mahasiswa sudah mesti berhijrah ke kota, karena memang perguruan tinggi tidak ada di desa. Maka ramailah para pemuda dan pemudi yang harus meninggalkan desanya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi (perguruan tinggi) yang umumnya terdapat di kota. Di sini awalnya. Masuk perguruan tinggi adalah pintu keluar meninggalkan desa dan menjadi orang kota.

Setelah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi, para sarjana ini mayoritas tidak kembali ke desa. Mereka lebih suka bertahan dan mencari pekerjaan di kota, yang memang peluang pekerjaan lebih banyak dan menjanjikan dibandingkan di desa.

Bisa dihitung dengan jari para sarjana yang ikhlas dan sepenuh hati kembali ke desa, membangun desa dan mengembangkan inovasi dan kreativitas di desa. Kalaunpun ada yang kembali ke desa, kebanyakan juga karena ditugaskan ke desa oleh   instansi atau perusahaan tempat mereka bekerja.

Akibatnya, maka makin bertumpuklah para sarjana yang  tinggal dan mendiami kota, tak kira yang sudah bekerja, menunggu panggilan kerja, putus hubungan kerja, penganggur tersembunyi maupun yang betul-betul tak ada pekerjaan alias  masih dikirimi kebutuhan hidup dari orang tua di kampung. Bagi yang berminat dan mempunyai kemampuan akademik serta finansial dapat menyambung lagi  ke peringkat magister  (S2) bahkan sampai doktor (S3).

Dan sebagian kecil lagi yang aktif berorganisasi ketika kuliah, dapat melamar menjadi anggota pengurus partai politik, dan jika dewi fortuna bersebelah dengannya dapat pula menjadi wakil rakyat  terhormat. Kesemuanya ada di kota. Menjadi sarjana bermakna menjadi  manusia kota dan (kantoran).

Keadaan ini turut merisaukan pemerintah, karena malangnya hanya sebagian kecil saja dari para sarjana yang mencari pekerjaan di perkotaan yang dapat ditampung bekerja secara formal. Hal ini, karena lowongan pekerjaan tidak sebanding   dengan banyaknya para sarjana yang dihasilkan dari tahun ke tahun. Sehingga muncullah istilah pengangguran intelektual.

Oleh karenaitu sudah sejak lama pemerintah meluncurkan program pemberdayaan para sarjana untuk beraktivitas di desa. Ketika zaman Orde Baru, dikenal dengan Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang bertujuan untuk membantu menggerakan sosial-ekonomi masyarakat pedesaaan dengan program bantuan bergulir. Sebagai ujung tombaknya adalah para sarjana yang ditempatkan pada desa-desa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ketika itu dikenal dengan istilah sarjana penggerak pembangunan pedesaan (SP3), sarjana pendamping  purna waktu (SP2W) dan yang sejenisnya.

Di zaman reformasi juga banyak kebijaksanaan pemerintah untuk memberdayakan para sarjana di pedesaan, baik dari kementerian pendidikan, kementerian pekerjaan umum, kementerian pertanian dan yang lainnya. Bahkan ada yang diprakarsai oleh individu dan swasta, seperti gerakan Indonesia Mengajar yang dimotori Anies Baswedan.