Akhirnya, Pematangsiantar Punya Pemimpin Pilihan Rakyat, Proses Pilkadanya Layak Jadi ‘Laboratorium’ Kajian Politik

Ilustrasi
Ilustrasi

Kota Pematangsiantar akhirnya memiliki pemimpin hasil pilihan rakyat, setelah Gubernur Sumatera Utara, T. Erry Nuradi atas nama Presiden, melantik Hefriansyah,SE.,MM sebagai Wakil Walikota Periode 2017-2022, Rabu, 22 Februari 2017 di Kantor Gubernur Medan. Pelantikan ini patut disyukuri demi penataan aparatur serta kesinambungan pemerintahan, pembangunan dan layanan publik.

Oleh: Jalatua Hasugian
(Penulis, Warga Pematangsiantar, Staf Pengajar FKIP USI)

Sejatinya, Hefriansyah tak sendiri dilantik jika saja pasangannya, Hulman Sitorus, SE (calon walikota petahana) masih ada. Karena 59.401 suara rakyat Pematangsiantar yang memilih mereka pada Pilkada 16 November 2016, mencoblos tanda gambar berpasangan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, menerima Walikota Pematangsiantar Periode 2010-2015 lalu di sisi-Nya. Pemikiran dan cita-cita beliau akan tetap hidup, jika Wakil Walikota bersama perangkatnya mampu menerjemahkan lanjutan program yang tertuang dalam visi-misi “Mantap, Maju dan Jaya” guna kesejahteraan masyarakat.

Kita berharap pelantikan ini bisa menyudahi gonjang-ganjing serta riuh gempitanya problematika politik yang cukup melelahkan semua pihak. Baik penyelenggara, kontestan, pendukung, aparat keamanan, bahkan rakyat selaku konstituen. Apalagi Pilkada Pematangsiantar yang harusnya digelar serentak sebanyak 269 daerah lainnya di Indonesia pada 8 Desember 2015, baru bisa dilaksanakan 11 bulan kemudian. Dampaknya, pesta demokrasi 5 tahunan yang diikuti 4 pasangan calon kemarin masih menyisakan bekas dan ‘gesekan’ pada elemen-elemen masyarakat.

Hiruk pikuk politik selama perhelatan yang sudah berlalu sekarang saatnya disudahi. Semua pihak hendaknya sepakat merajut kembali jalinan komunikasi serta tali persaudaraan yang sempat renggang. Bagaimana pun, Hefriansyah bukan hanya milik atau untuk orang yang memilihnya saja tetapi untuk semua warga kota yang dihuni 283.138 jiwa ini (September 2016). Oleh karena itu, tak mungkin Hefriansyah bisa bergerak apalagi bekerja sendiri mencapai tujuan, jika rakyat tak mendukungnya. Jika selama ini masih ada pihak-pihak yang belum menerima, bahkan sempat menolak atau menggugat secara hukum, hal itu wajar dan merupakan bagian demokrasi yang memang diatur dalam sistem hukum kita.