KPU Belum Bisa Tetapkan Jadwal Pencoblosan Pilkada Taput

[Foto: Bernad L Gaol]
Komisioner KPU Taput Janpiter Lumbantoruan didampingi Lambas Matondang selaku Devisi Sosialisasi Kepemiluan.

TARUTUNG – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Tapanuli Utara, belum dapat menetapkan kapan jadwal dan tahapan Pilkada di daerah itu digelar. Ketidakjelasan itu akibat rancangan jadwal dan tahapan Pilkada belum diplenokan.

Demikian disampaikan anggota KPU Taput Hotman Harianja, Senin (25/3) di Tarutung. Dia mengatakan, pihaknya belum bisa menetapkan jadwal pencoblosan Pilkad Taput. Tetapi sudah merancang jadwal dan tahapan.

“Jadwal pencoblosan belum tahu. Tetapi kita sudah merancang tahapannya. Tetapi itu masih rancangan, masih dapat berubah, jadi tunggulah hasil finalnya setelah diplenokan,” ucapnya.
Meski belum dapat menetapkan jadwal, namun KPU telah membuat rancangan jadwal serta tahapan pelaksanaan Pilkada tersebut.

Sehingga nantinya KPU tinggal menyesuaikan di lapangan, begitu payung hukum untuk menggelar Pilkada sudah berada di tangan KPU. Menurut dia, rancangan Pilkada ditetapkan tanggal 10 Oktober 2013. “Tanggal 10 Oktober itu dirancang sebagai hari pencoblosan.

Sedangkan untuk tahapannya sudah dimulai enam bulan sebelum pelaksanaan pemilihan,” jelasnya.Saat ditanya, apakah payung hukum pelaksanaan pilkada Taput 2013 sudah ada? Hotman mengaku masih akan dibicarakan lagi dan diputuskan dalam rapat pleno.

“Masih akan dibicarakan, tetapi draf rancangan Pilkada Taput akan dilaksanakan 10 Oktober 2013 mendatang,” ucapnya. Senada disebutkan Janpiter Lumbantoruan selaku Devisi Hukum KPU Taput. Katanya, penjadwalan itu dilakukan berdasarkan pertimbangan berakhirnya jabatan Bupati Taput Torang Lumban Tobing yang berakhir pada April 2014.

“Artinya, empat bulan sebelum berakhirnya jabatan Bupati sekarang sudah harus ada bupati terpilih, sehingga dalam pilkada Taput nanti tidak ada penjabat Bupati,” terang Janpiter.
Penjadwalan pelaksanaan tahapan pilkada, lanjut dia, sesuai dengan aturan yang berlaku.

Untuk masa jabatan bupati berakhir pada April 2014, sebelum berakhirnya masa jabatan bupati selama 6 atau 8 bulan, KPU harus menyiapkan tahapan pilkada. Dia menambahkan, tahapan yang telah dirancang KPU tidak akan berubah untuk alasan apapun juga apabila undang-undang yang menjadi dasar pelaksanaan Pilkada tidak berubah.

“Tahapan Pilkada Taput harus tetap dijalankan, sepanjang undang-undang yang menjadi dasar pelaksanan pilkada tidak berubah. Jadi kita berpatokan pada masa jabatan Bupati Taput sendiri yang akan berakhir pada April 2014,” tandasnya. (cr-01)