KPU Taput Mutakhirkan Data Pemilih

Lamtagon Manalu

TARUTUNG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Taput melakukan pemutakhiran data pemilihan Gubernur Sumatera Utara sebagai tindak lanjut diterimanya Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4) dari KPU Sumut.

“Saat ini, kita mengintensifkan pemutakhiran data pemilih untuk mendapatkan daftar pemilih tetap dalam Pilgubsu yang digelar 7 Maret 2013 mendatang,” kata Ketua KPU Taput Lamtagon Manalu, Kamis (25/10) di ruang kerjanya. Proses pemutakhiran data telah dimulai sejak September 2012 setelah menerima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari pemprov melalui KPU Sumut. “Data potesi pemilih tersebut telah kita serahkan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk diolah menjadi daftar pemilih sementara (DPS),” terangnya.

Dia mengaku belum dapat memperkirakan jumlah masyarakat yang akan ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap (DPT) karena harus menyesuaikan dengan perkembangan di lapangan. “Belum dapat kita memperkirakan berapa jumlah DPT. Karena menyesuaikan perkembangan di lapangan. Namun yang jelas DP4 kita tercatat sebanyak 221.150 jiwa. Data ini lah yang dimutakhirkan untuk menjadi DPS dan kemudian dijadikan menjadi DPT,” jelasnya.

Dia berharap masyarakat juga berperan aktif dalam pemutakhiran data agar KPU bisa mendapatkan data yang akurat tentang masyarakat yang berhak menggunakan hak pilihnya. “Partisipasi masyarakat sangat kita butuhkan untuk mendukung pemutakhiran itu,” tandasnya.

Untuk itu, sambungnya, KPU terus melakukan sosialisasi, termasuk dalam pemutakhiran data, agar seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih dapat tercatat dalam DPT serta membangkitkan minat masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya.

Tetapi, tegas Lamtagon, pihaknya tidak akan mentolerir jika nantinya di lapangan didapati pemilih ganda, sudah meninggal, atau yang hilang hak pilihnya karena suatu hal, misalnya telah bergabung menjadi TNI/Polri.
“Kalau ada yang ganda, meninggal dunia akan kita coret. Termasuk pemilih yang sebelumnya masyarakat sipil kemudian diterima saat mendaftar di militer dan Polisi,” tegasnya.

Untuk menentukan DP4, menurut dia, pihaknya tidak terlibat dalam menentukan data tersebut. “DP4 itu datang dari pemerintah dalam hal ini Gubernur ke KPU Provinsi, kemudian oleh KPU kota/daerah dibentuk tim untuk menjadikanya DPS dan kemudian dimutahirkan menjadi DPT, jadi awal DP4 itu datang dari pemerintah,” jelasnya. (cr-01)

  • http://twitter.com/agrastevenhut ngihut sayang dia

    hai taput