LKPD 2012 Diserahkan ke BPK

[Foto: Ist]
Bupati Tapsel Syahrul M Pasaribu disaksikan Kadis PPKAD Tapsel Sulaiman Lubis, menyerahkan LKPD Tapsel 2012 kepada perwakilan BPK Perwakilan Medan.

SIDIMPUAN – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Pemkab Tapsel), menyerahkan Laporan Hasil Keuangan (LHK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran (TA) 2012 ke BPK kantor Perwakilan Medan, Rabu (27/2).

LKPD ini diserahkan Bupati Tapsel H Syahrul M Pasaribu bersama Ketua DPRD Tapsel H Rahmat Nasution Ssos dan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tapsel Sulaiman Lubis SE.

Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tapsel Sulaiman Lubis SE kepada METRO, Kamis (28/2), berharap bahwa LKPD TA 2012 ini bisa mendapatkan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

“Tahun anggaran 2011, opini laporan hasil keuangan yang diberikan BPK ke Kabupaten Tapsel Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Waktu itu ada kekurangan dari sisi aset. Kita sudah berupaya memperbaiki laporan aset dengan menggunakan sistem IT dan kita berharap untuk tahun 2012 ini bisa meraih WTP,” ujarnya.

Jadi, katanya, aset Pemkab dihimpun dan didata dengan menggunakan IT yang bertujuan agar mempermudah bank data dan tertata. Menurutnya, faktor inilah yang membuat pihaknya berharap opini WTP bakal diraih.

“Kalau persoalan penyusunan laporan keuangan, kami bisa mengatakan sudah bagus. Aset yang didata dengan IT seperti bangunan, tanah, dan mobil. Data ini seperti bank-lah,” jelasnya.
Penggunaan sistem IT ini, sangat penting mengingat sudah ada 4 kabupaten di Tapsel yang dimekarkan sejak tahun 1999.

Meski demikian, ucapnya, Tapsel akan terus berupaya menyempurnakan bagaimana menyusun dan mengelola aset agar lebih baik. Pada penyerahan LKPD tahun anggaran 2012, katanya, dilaporkan bahwa Tapsel memeroleh pendapatan asli daerah (PAD) Rp53 miliar dari target Rp56 miliar. Sedangkan soal target 2013, akan diupayakan realisasi target PAD senilai Rp55 miliar.

“PAD ini bersumber dari dividen Bank Sumut. Kami mendapat dividen sekitar Rp 30 miliar, dimana Tapsel adalah pemegang saham terbesar kedua setelah Pemprovsu. Selebihnya bersumber dari pajak, retribusi, galian C,” ujarnya.

Dikatakannya dari keterangan Kepala Perwakilan BPK Provsu, Muktini menyatakan akan segera memberangkatkan tim untuk melakukan pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Tapsel tahun anggaran 2012.

“Sesuai dengan PP RI Nomor 58 Tahun 2005 pasal 102 ayat 1 disebutkan bahwa Laporan Keuangan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir,” ujarnya.

Selain itu, tambahnya mengutip yang disampaikan Muktini, pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 (jo) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 (jo) Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 297 ayat (1) juga disebutkan Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 ayat (2) disampaikan Kepala Daerah kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

“LKPD Kabupaten Tapsel ini adalah yang kedua setelah Kabupaten Simalungun. Kita memberikan apresiasi kepada kabupaten/kota yang menyerahkan LKPD tepat waktu,” jelasnya. (rel/phn)

Komentar