LPSE Dinas PU Simalungun Dinilai Banyak Rekayasa

SIMALUNGUN – Proses tender di Dinas PU Kabupaten Simalungun melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) dinilai banyak rekayasa, sejumlah renakan pun mengeluh dan melaporkan dugaan kecurangan itu ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Provinsi Sumatera Utara.

Johannes Panggabean didampingi beberapa rekannya mengatakan, proses tender dengan LPSE di Dinas PU Simalungun sangat merugikan mereka selaku rekanan. Hal itu terjadi pada proses tender pengadaan barang/jasa dengan nomor pengadaan, 02-15.07.09/POKJA-1/E.TENDER-1/PK/BDM-2013 dan 02-18.07.02/POKJA-1/E.TENDER-1/PK/BDM-2013 tanggal 19 April 2013.

Dia mengatakan, dalam hal itu pemasukan penawaran tanggal 1 Mei 2013 pukul 09.00 WIB sampai 2 Mei 2013 pukul 12.00 WIB.

Namun,  fakta yang mereka alami saat upload dokumen penawaran melalui LPSE mereka selalu mengalami kegagalan. Proyek yang ditenderkan tersebut pengaspalan jalan di Huta I Nagori Silampuyang, Kecamatan Siantar dengan nilai pagu paket sebesar Rp1.5 miliar dan pemeliharaan berkala jalan jurusan Simpang Laras II/Perumnas Batu VI-Karang rejo Kecamatan Siantar dan Gunung Maligas dengan nilai pagu paket Rp2.5 miliar.

Dia mengatakan, saat pendartaran di proyek Silampuyang rekanan sebanyak 29 perusahaan. Akan tetapi yang tertera di situs LPSE Kabupaten Simalungun yang penawaran diloloskan hanya  tiga perusahaan. Demikian juga di priyek berkala jalan di Perumnas Batu VI, rekanan yang mendaftar sebanyak 36 perusahaan.

Akan tetapi, rekanan yang penawaran harganya tertera dalam situs LPSE Kabupaten Simalungun tersebut hanya 4 perusahaan dengan angka penawaran yang bervariasi.“Penanganan sistem LPSE Kabupaten Simalungun masih kurang profesional,” kata Johannes Panggabean didampingi beberapa rekanan yang juga mengaku kecewa karena penawaran mereka tidak lolos.

Para rekanan yang kecewa itu juga menuding, adanya unsur kesengajaan dari pihak penyelenggara dalam hal ini panitia pengadaan pelelangan. Dan juga adanya penambahan jadwal upload data yang diumumkan panitia melalui LPSE pada tanggal 2 Mei 2013 pukul 11.55 WIB.

“Semestinya, perubahan waktu pemasukan upload penawaran sehari sebelum upload penawaran,” katanya.

Dilaporkan ke KPPU Sumut  
Karena merasa banyak rekayasa yang merugikan mereka para rekanan, Johannes Panggabean selaku Wakil Direktur CV Valino dan Eri Susanto selaku Wakil Direktur CV Razasa Karya melaporkan hal ini ke KPPU Sumut.

Menurut mereka, di sejumlah paket pekerjaan yang ditenderkan, dari jumlah peserta yang mendaftar hanya beberapa perusahaan yang dapat meng-upload (menyampaikan) dokumen perusahaan. “Ini ada indikasi perusahaan telah diarahkan sebagai pemenang tender,” kata mereka.

Para rekanan ini mengharapkan, agar KPPU Sumut menyelidiki permasalahan tersebut dan proses pelelangan dibatalkan. “Kita mau proses pelelangan ini dilunag demi keadilan,” kata para rekanan. Laporan itu juga ditembuskan para rekanan ke Bupati Simalungun, Kadis PU, Bawaska Simalungun, Polres Simalungun dan Kejari Simalungun.

Sementara itu, Kadis PU Simalungun Ir Topot Saragih yang coba dikonfirmasi kemarin (6/5) sore, tidak berada di kantornya. Coba dihubungi melalui telepon selulernya, dua nomor Ir Topot Saragih tidak aktif. (leo)