MK Kabulkan Gugatan Caleg Lompat Pagar, KPU Harus Keluarkan Peraturan Baru

SIANTAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus mengeluarkan peraturan baru untuk merevisi Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 dan Surat Edaran (SE) Nomor 315. Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan gugatan calon legislatif (caleg) yang pindah partai politik (parpol).

Demikian disampaikan Bernhard Damanik SE, Anggota DPRD Simalungun, kepada METRO, Jumat (2/8). Menurut dia, MK merupakan salahsatu lembaga yang memiliki wewenang melakukan pengujian terhadap UU, berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final sesuai Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 tahun 2003, sebagai mana telah diubah menjadi UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

Bernhard Damanik, salahsatu Anggota DPRD Simalungun yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif melalui partai politik berbeda dalam pemilu 2014 (Partai PIB ke Partai Nasdem), berpendapat keputusan MK Nomor: 39/PUU-XI/2013, tertanggal 31 Juli 2013, yang mengabulkan gugatan caleg pindah parpol, menunjukkan bahwa keadilan masih ada di negeri ini.

Walaupun keputusan itu sangat lambat mengingat tahapan pemilu sudah sangat dekat terhadap pemenuhan persyaratan bagi bakal calon legislatif.

Dia mengaku, selaku anggota DPRD yang mencalonkan kembali dan dicalonkan kembali oleh partai lain telah melampirkan surat keterangan dari Sekretaris DPRD atau Ketua DPRD yang menyatakan telah mengundurkan diri. Hal itu tetap ia lakukan karena harus memenuhi persyaratan sebagaimana sesuai Surat Edaran KPU Nomor 315 Tahun 2013 pasal 16, mengatakan bahwa bakal calon legislatif (bacaleg) yang telah menandatangani BB5 dan belum dapat melampirkan surat keputusan pemberhentian dari Mendagri bagi DPRD propinsi dan dari gubernur bagi DPRD kab/kota, dapat melampirkan surat keterangan dari Sekretaris DPRD atau Ketua DPRD dan diserahkan paling lambat 1 Agustus 2013.

Sementara sampai saat ini KPU belum mengeluarkan peraturan yang baru terhadap adanya keputusan MK tersebut.

“Oleh sebab itu, kita meminta agar KPU segera mengeluarkan peraturan baru untuk merevisi peraturan KPU Nomor 13 tahun 2013 dan SE Nomor 315 tersebut,” ujar Bernhard.

Menurut Bernhard, dengan adanya putusan MK itu maka maka gugurlah Surat Edaran Mendagri Nomor 161 Tahun 2013 yang intinya menekankan agar Ketua DPRD Provinsi, gubernur, bupati/walikota dan Ketua DPRD kabupaten/kota untuk proaktif melakukan proses antar waktu bagi Anggota DPRD yang dicalonkan oleh partai lain.

“Kita sangat bersyukur dengan putusan ini dan terima kasih kita sampaikan kepada MK dan saudara-saudara seperjuangan kita yang melakukan pengujian terhadap UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU  Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yaitu Pasal  16 ayat (3),” ujarnya.

Dia berharap agar KPU lebih propesional menjalankan atau sebagai penyelenggara pemilu untuk Jujur, adil dan bersih dan tidak diintervesi oleh pihak manapun yang berakibat merugikan orang lain. Sebab bila dilihat Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013, mereka yang mencalonkan kembali dan dicalonkan oleh partai lain akibat partai semula tidak lolos sebagai peserta pemilu 2014, terpaksa atau dengan keterpaksaan harus mengundurkan diri dari jabatan saat ini, tapi dengan keputusan MK ini hal itu tidak akan terjadi.

“Mudah-mudahan pemilu ke depan dapat menghasilkan para legislator-legislator yang memiliki komitmen, integriras dan memiliki rasa malu dan dapat menghasilkan legislator yang benar, jujur dan bersih, agar masyarakat tidak kecewa terhadap pilihannya di kemudian hari,” ujarnya mengakhiri.

Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dalam keputusan bernomor: 39/PUU-XI/2013, dibacakan Ketua MK M Akil Mochtar, didampingi delapan Hakim Konstitusi pada Rabu (31/7), di Ruang Sidang Pleno MK, mengatakan, “Pasal 16 ayat (3) UU nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik bertentangan dengan UUD sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika partai politiknya yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta pemilu atau kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi.

Dalam pertimbangannya, MK menyebut di beberapa daerah banyak DPRD yang mayoritas diisi oleh partai yang tidak lagi ikut dalam pemilu 2014, sehingga jika secara massal Anggota DPRD melakukan perpindahan ke parpol lain, maka akan terdapat kekosongan keanggotaan.

Menurut mahkamah, jika hal ini dibiarkan akan menimbulkan persoalan legitimasi dan legalitas pengambilan keputusan. “Oleh karena itu, untuk menjamin tetap tegaknya hak-hak konstitusional tersebut, Mahkamah harus menafsirkan secara konstitusional bersyarat tentang Pasal 16 ayat (3) UU Parpol, sehingga tidak menimbulkan persoalan konstitusional baru sebagai akibat terjadinya kekosongan anggota DPR dan DPRD,” ucap Hakim Konstitusi Fadlil Sumadi membacakan pertimbangan hukumnya.

Menanggapi keputusan MK yang mengabulkan gugatan Anggota DPRD lompat  pagar, Batara Manurung, Anggota KPU Siantar, kepada METRO, mengatakan, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis KPU RI. “Sampai saat ini belum datang (petunjuk teknis dari KPU RI, red),” ujar Batara Manurung anggota KPU Siantar.

Untuk Kota Siantar terdapat tiga Anggota DPRD, yang mundur dan mencalon kembali dari parpol lain, yakni Ronald Tampubolon (dari partai Patriot ke Partai Demokrat), Frangki Boy Saragih (dari Partai Persatuan Daerah ke Nasdem) dan Kennedy Parapat (dari Partai PIB ke Hanura). (pra/dro)

Komentar