BKD Bentuk Tim Validasi Data THL

Ilustrasi
Ilustrasi

MetroSiantar.com, SIANTAR – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pematangsiantar Zainal Siahaan programkan pembentukan tim dalam rangka validasi data terhadap jumlah Tenaga Harian Lepas (THL). Hal ini merupakan bagian dari tindak lanjut kebijakan dari Pelaksana Harian (Plh) Walikota Hefriansyah. Direncanakan, dalam beberapa minggu kedepan hasil data lengkap THL yang sesungguhnya sudah dapat diketahui.

Pembentukan tim dari BKD bertujuan mempercepat proses validasi factual. Dan semua itu tidak luput dari banyaknya jumlah pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN). “Karena ini membutuhkan waktu yang banyak. Nanti tim dari kantor BKD akan turun ke kantor-kantor SKPD. Sehingga data honor-honor atau harian lepas tidak ada yang bodong. Itulah tujuan utama dari pak walikota. Dan ini sudah kita rapatkan semalam,” ucap Zainal, Selasa (18/4).

Mengenai kebijakan yang akan diambil menyangkut THL yang berusia di atas 65 tahun, hingga saat ini Pemko Pematangsiantar belum menentukan sikapnya. “Kita akan kaji dulu, berapa orang mereka dan apa langkah yang bisa dilakukan, sehingga tidak merugikan siapapun. Yang pasti nanti kita akan koordinasikan kepada masing-masing SKPD berapa jumlah THL mereka, termasuk usianya. THL ini ada dari hasil SK (Surat Keputusan) walikota terdahulu dan ada juga dari pimpinan SKPD-nya,” katanya.

Zainal Siahaan mengatakan, pihaknya juga akan melakukan koordinasi yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkaitan dengan jumlah THL yang menjadi peserta BPJS Kesehatan. “Dari jumlah orangnya akan kita kroscek kembali. Kalau memang ada yang berlebih dari data THL, itu akan kita tinjau ulang. Kenapa itu bisa terjadi, apakah ada yang dobel. Sementara ini yang kita dapat informasi, ada sekitar 1.800 orang yang mendapatkan BPJS Kesehatan. Dan ini akan kita cek ke SKPD apa betul sekian,” jelasnya.

Dia menambahkan, secara administrasi THL yang di-SK-kan oleh pimpinan SKPD tertentu tidak dilaporkan kepada BKD. “Ada yang diangkat tenaga kebersihan atau tenaga keamanan dari pimpinan SKPD terkait. Jadi datanya ini tidak masuk ke BKD. Dan anggaran untuk mereka dari SKPD itu sendiri, meraka yang mengatur. Karena itulah kita akan cek,” katanya.

Sebelumnya, pengamat pemerintahan, Kristian Silitonga mengatakan keberadaan THL jangan hanya dilihat dari jumlahnya, tetapi Plh Walikota harus mampu membuat kebijakan yang tegas dengan menempatkan mereka sesuai dengan formal pendidikan atau kemampuan teknis dengan desain yang matang. “Jangan terjebak hanya pada volume honor.

Yang harus dipikirkan walikota adalah kemampuan mereka. Dengan kepemimpinan yang baru ini, memang itu harus ditertibkan, tetapi harus sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Kalau memang ada berlebihan, maka harus dicari solusi apakah absobsir dengan masa kerjanya,” jelasnya.

Sementara Rudolf Hutabarat juga menyampaikan pandangan yang sama. Dalam rangka pemutakhiran data pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN) sebaiknya diimbangi menganalisa beban kerja sesuai dengan kebutuhan. “Harusnya sudah ada grand desain dalam penataan honor. Misalnya, ada kebutuhan di satu SKPD tenaga ahli komputer, maka ditempatkanlah di sana yang memahami komputer.

Untuk itu juga perlu dilakukan uji kemampuan akademisi. Nah, honor yang tidak memiliki kemampuan mungkin akan mundur sendiri,” katanya. Dia menambahkan, keberadaan honor sebenarnya bukan bicara apakah akan dibuat atau tidak atas kelebihan yang ada, tetapi ini bicara kemampuan memberdayakan mereka dengan menawarkan pekerjaan. Menurutnya, banyak solusi yang diambil. (pam/hez/ms)