Terpidana Ikut Dilantik Jadi Pejabat Pemko Siantar

Ilustrasi
Ilustrasi

MetroSiantar.com,SIANTAR – PELANTIKAN dan pengukuhan pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemko Siantar diduga tidak melalui proses seleksi yang benar. Buktinya R, oknum PNS yang bertugas di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman ikut dilantik menjadi seorang Kabid.

Seperti diketahui, Plh Walikota Siantar Hefriansyah Noor SE MM melantik R bersama 775 pejabat lainnya pada Selasa (16/5) lalu di Auditorium Universitas Simalungun.

Sementara itu dua minggu sebelumnya putusan Mahkamah Agung sudah keluar. Isinya, putusan MA menguatkan putusan PN Pematangsiantar yang menjatuhkan hukuman 5 bulan penjara terhadap R. Ia divonis atas perkara tindak pidana pemalsuan sertifikat satu unit rumah yang berada di Jalan Flores Bawah, Kecamatan Siantar Barat.

Oknum R sebelumnya diadukan Abdi M Damanik. Menurut cerita Abdi, kasus tersebut dilaporkannya ke Polres Pematangsiantar pada tahun 2014. Yang mana akibat tindakan R itu, ia mengalami kerugian materi senilai Rp240 juta.

“Yang dipalsukan itu sertifikat rumah yang berada di Jalan Flores Bawah, Siantar Barat. Saya sebagai pemenang lelang atas rumah milik Pak Arsyad itu. Ada dua surat yang dipalsukan dan surat itu bukan produk Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dia (R) mengkaim rumah itu miliknya karena memang sebelumnya dia mengontrak di rumah itu. Dan sampai sekarang pun dia masih tinggal di rumah itu,” bebernya.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Siantar, R hanya dijadikan tahanan rumah. Setelah masuk ke tahap persidangan, R divonis dengan pidana penjara 5 bulan oleh majelis hakim PN Pematangsiantar sesuai putusan nomor 252/Pid.B/2015/PN.PMS. Meski begitu, R tetap menjadi tahanan rumah.

“Sebelumnya dituntut 8 bulan oleh jaksa. Jaksanya waktu itu ibu Rahmah Sinaga,” ungkap warga Jalan Anjangsana, Nagori Karang Sari, Simalungun ini.

Atas putusan itu, R tidak terima. Dia pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Lalu, pada tahun 2015, majelis hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan hukuman selama 4 bulan penjara. Lagi-lagi R tak terima. R kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Dan hasilnya, putusan MA menguatkan putusan PN Pematangsiantar. R divonis dengan pidana penjara selama 5 bulan.

“Putusan MA itu menguatkan putusan PN,” ujar pria berusia 39 tahun ini.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Pematangsiantar, Hary Palar membenarkan adanya putusan MA itu.

“Surat putusannya memang sudah kita terima pada hari, pekan lalu,” terangnya.

Dengan adanya putusan itu, kata Hary, pihaknya terlebih dahulu melakukan pemanggilan terhadap R. “Segera kita panggil. Pemanggilan itu maksudnya agar dia menyerahkan diri. Tapi, kalau pemanggilan kita tidak diindahkan, langsung kita eksekusi,” tegasnya.

Sementara Kepala BKD Kota Siantar Zainal Siahaan belum berhasil dikonfirmasi terkait adanya oknum PNS yang diangkat jadi pejabat walau masih tersangkut kasus hukum ini. (fes/esa/hez)