Perda PKL, Keseimbangan Hak dan Kewajiban Pedagang

PEDAGANG DADAKAN- Ratusan pedagang menggelar dagangan di Taman Bunga Kota Siantar selama libur Lebaran.
PEDAGANG DADAKAN- Ratusan pedagang menggelar dagangan di Taman Bunga Kota Siantar selama libur Lebaran.

MetroSiantar.com-Meningkatnya jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) setiap tahun, perlu diperhatikan secara serius.

Di satu sisi, PKL ingin menjalankan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, di sisi lain perlu adanya perwujudan penataan fungsi tata ruang kota yang memperhatikan aspek lingkungan secara optimal.

PKL tetap menjalankan usahanya, tetapi tidak mengganggu optimalisasi fungsi tata ruang yang ada.

Hal itu disampaikan pemerhati tata ruang pembangunan daerah, DR Robert Siregar PhD, Senin (31/7).

Specialist Development Planning Area ini mengutarakan, banyak kasus yang mendasari keberadaan PKL terhadap fungsi tata ruang kota. Namun PKL tersebut tidak boleh dipandang sebelah mata, yang digusur begitu saja tanpa solusi yang tepat. Sebab, kehadiran PKL termasuk bagian dari penopang pertumbuhan ekonomi. Salah satu solusinya adalah dengan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah PKL dari inisiatif DPRD menjadi Perda PKL.

“Penataan PKL harus dilakukan secara holistic. Artinya, harus ada konsistensi dari setiap tahapan yang dilaksanakan. Upaya pertama adalah menentukan jalan keluar terhadap pelaku PKL yang sudah melakukan kegiatan. Misalnya, jika memang PKL sudah dilakoni, dicari solusi bagi mereka dengan dialokasikan pada lokasi yang layak. Untuk menyadarkan pelaku PKL, konsisten yang tegas dari pihak pemerintah dan perlunya ada dan regulasi dibuatkan,” ucapnya.

Direktur Pasca Sarjana Universitas Simalungun (USI) ini mengapresasi adanya Ranperda PKL inisiatif DPRD. Hanya saja, tahapan-tahapan untuk menjadi Perda harus diseriusi dewan itu sendiri, supaya efesien dan tepat sasaran.

“Mengenai regulasi Pemko Pematangsiantar sudah memiliki draf Perda atas inisiatif legislatif, untuk itu agar ditingkatkan pembahasannya menjadi produk Perda dan setelah itu mari kita bersama-sama mengawal Perda,” katanya.

Sebelumnya, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Pematangsiantar menerima sudah draf Ranperda PKL dari Kemeterian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumhan) Provinsi Sumatera Utara. Ini bertujuan sebagai pedoman bagi Pemko Pematangsiantar  melaksanakan penataan dan pemberdayaan PKL. Penyerahan ini disampaikan saat rapat gabungan komisi DPRD.

Usai penyerahan draf, harusnya dilanjutkan pembahasan kembali oleh DPRD hingga tahap paripurna. Tentunya proses ini akan melibatkan Pemko Pematangsiantar. 

Perda inisiatif tersebut merupakan hal pertama kali dilakukan. Dan Ranperda ini sudah dibahas berulangkali di tahun 2016.

Dalam draf Ranperda PKL itu berjumlah 14 halaman dengan berisikan 45 pasal. Salah satu isinya adalah pembentukan penataan dan pemberdayaan PKL, sesuai dengan pasal 3, pertama, memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya. Kedua, menumbuhkan dan mengembangkan kemampunan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri.

Dan ketiga, untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib, dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan. 

Ruang lingkup Perda ini meliputi pendataan PKL, penataan, pendaftaran, penetapan lokasi, pemindahan dan penghapusan bekas lokasi PKL serta peremajaan lokasi PKL. Untuk pendataan PKL dilakukan berdasarkan identitas PKL, lokasinya, jenis tempat usaha, bidang usaha dan modal usaha PKL.

Data PKL digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL. Sedangkan lokasi PKL, bisa bersifat permanen dan bersifat sementara. Menurut keterangan Kemenhumkan, saat ini yang perlu mendapat perhatian serius adalah Pasar Dwikora karena kesemrawutannya menimbulkan kemacetan, dan merusak tatanan kota atau keindahan kota. 

Sejauh ini, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Pematangsiantar, Robert Samosir mengatakan terus melakukan penataan dan penertiban PKL dan sudah melayangkan Surat Peringatan kedua (SP2). Jika PKL masih saja tetap bertahan maka Satpol PP akan kembali melakukan SP3, yang ditindaklanjuti dengan penertiban.

Robert Samosir mengatakan, lokasi PKL yang sudah mendapatkan SP diantaranya PKL di depan kantor DPRD, PKL sepanjang Lapangan Adam Malik, PKL di eks Bioskop Ria dan PKL yang ada di Jalan Kartini. Kemudian akan menyusul ke Jalan Gereja yaitu pedagang babi, Jalan Sudirman dan Jalan Malanthon Siregar. (pam/esa)