Marulitua Belum Dilantik, Eliakim Tetap Terima ‘Jatah’ Ketua

Eliakim Simanjuntak salam komando dengan Marulitua Hutapea usai rapat paripurna.
PatiarManurung/MetroSiantar
Eliakim Simanjuntak salam komando dengan Marulitua Hutapea usai rapat paripurna.

MetroSiantar.com-Eliakim Simanjuntak tetap menjadi Ketua DPRD Siantar, walau kewenangan ketua tak dimiliki lagi. Namun untuk hak sebagai ketua, termasuk fasilitas mobil dan gaji, tetap diterima sampai Marulitua Hutapea, pengganti yang diusulkan Partai Demokrat, ditetapkan sebagai ketua.

Diperkirakan dibutuhkan minimal 28 hari proses penetapan pergantian ketua, setelah hasil paripurna disampaikan ke Pemko Siantar untuk diteruskan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Sekretaris Dewan Mahaddin Sitanggang, Rabu (11/10) mengatakan, setelah diumumkan dalam paripurna maka 7 hari paling lama dokumennya sudah harus sampai kepada Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar. Surat pengusulan pergantian pimpinan DPRD itu juga punya batas waktu di Pemko Pematangsiantar yaitu 7 hari, sudah harus dikirimkan ke Gubernur setelah surat diterima. Sementara Gubernur juga sudah harus menyelesaikannya selambat-lambatnya 14 hari pembuatan Surat Keputusan (SK) setelah surat pengusulan diterima.

“Ini diatur di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 tahun 2010 pasal 103,” jelasnya.

Mahadin Sitanggang menerangkan,  usulan pergantian pimpinan DPRD tersebut tingkat kerjanya hanya berada di tangan Gubernur dan kemudian Surat Keputusan peresmian pergantian pimpinan DPRD.

“Tidak sampai itu ke Menteri Dalam Negeri. Disana nanti akan tertera seperti SK pemberhentian ketua DPRD Pematangsiantar sisa periode 2014-2019. Kemudian, SK pengangkatan ketua DPRD yang baru sisa periode 2014-2019. SK yang dikeluarkan Gubernur akan diserahkan ke lembaga DPRD dengan tembusan Walikota. Habis itu langsung diparipurnakan” katanya.

Mengenai hak Eliakim Simanjuntak, sebelum keluar SK pergantian pimpinan DPRD, kata Mahadin Sitanggang, secara keseluruhan belum ada diubah. Bahkan Eliakim Simanjuntak masih berstatus ketua DPRD hanya saja secara tugas tidak lagi didapatkan. “Resminya tidak menjadi Ketua DPRD setelah ada SK resmi dari Gubernur dan ditetapkan. Setelah itulah pak Eliakim berhenti dan hak-haknya disesuaikan. Kalau sejauh ini haknya seperti gaji dan mobil masih didapatkan,” terangnya.

Terkait dengan tugas-tugas ketua DPRD dapat dialihkan kepada wakil-wakil ketua DPRD karena pimpinan itu kolektif kolegial.

“Jadi tidak ada istilah Pelaksana Tugas (Plt). Yang menandatangani surat-surat keluar dan surat masuk bisa ditandatangani salah satu dari pimpinan DPRD. Jadi tidak ada yang menjadi masalah. Yang kebetulan yang diberhentikan itu ketua DPRD. Jadi legalitasnya sah,” ucapnya.

Sedangkan posisi Eliakim Simanjuntak nantinya akan ditetapkan di alat kelengkapan melalui SK yang dikeluarkan Marulitua Hutapea.

“Begitu SK alat kelengkapan keluar maka Eliakim Simanjuntak ditetapkan duduk di komisi mana. Tetapi nanti itu akan diumumkan di saat ada paripurna. Namun sebelum ada paripurna, Eliakim Simanjuntak sudah bisa melaksanakan fungsinya sesuai alat kelengkapan yang ditandatangani ketua DPRD yang baru” katanya.(pam/esa/ms)