Pemko Diminta Melek terhadap Keluhan Warga

Istimewa
Istimewa

MetroSiantar.com-Direktur Forum Transparansi Anggaran (Futra) Oktavianus Rumahorbo meminta Pemko dan DPRD Pematangsiantar melek terhadap keluhan masyakat dalam menggunakan APBD TA 2018. Hal itu agar sasaran pembangunan dapat menyentuh atau menjawab permasalahan masyarakat.

Demikian pintanya di tengah kesibukan DPRD dan pemerintah kota melaksanakan rapat Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2018.

Menurutnya, untuk mengarahkan pembangunan tepat sasaran, eksekutif dan legislatif harus betul-betul menyerap aspirasi masyarakat. Tentu dengan membuka kembali berkas hasil Musrenbang yang sudah dilakukan sebelumnya.

Kemudian, landasan yang dipakai harus terukur sebagaimana dituangkan di Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan Nasional.

“Dasar analisis untuk dirangkum menentukan penggunaan APBD. Ketika tidak sesuai dengan semua itu, DPRD bisa menginstruksikan kepada Pemko untuk menampung yang dibutuhkan masyarakat,” katanya, Selasa (14/11).

Dijelaskan, prinsip penganggran harus akuntabel, efisien dan berpihak kepada kepentingan rakyat, serta memiliki keuangan yang pasti dan sumber daya yang pasti.

Hal penting adalah prinsip anggaran dapat berjalan tepat waktu. Disarankan juga program yang sudah direncanakan itu, baiknya dipublikasikan kepada masyarakat agar publik turut mengawasi roda pemerintahan.

“Transparansi itu harus diterapkan karena itulah anggaran dapat diawasi. Tentunya untuk meminimalisir kesalahan. Kalau dilaksanakan dengan baik, tentu pejabat tidak perlu takut,” ucapnya.

Oktavianus juga mengharapkan DPRD Pematangsiantar teliti di setiap program kerja yang diajukan pemko. Salah satunya adalah mengenai target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketika dituangkan pengajuan, tentunya DPRD harus melakukan perbandingan dengan program kerja sebelumnya, sehingga dapat terukur.

“Tidak memunculkan pekerjaan yang asal-asal yang juga berpotensi untuk menciptakan Silpa,” jelasnya.

Dalam pelaksanaan anggaran, kata Oktavianus, memang tidak jarang terjadi “kebocoran” yang menimbulkan pembangunan tidak maksimal. Tidak kalah penting adalah rancangan peraturan itu harus memiliki time schedule.

“Ini yang harus menjadi perhatian kita. DPRD itu harus tahu soal time schedule, sehingga pelaksanaan pembangunan itu tidak menumpuk. Artinya DPRD harus mengusai ini. Namanya agenda rutin seyogianya pembahasan dapat maksimal,” terangnya.

Ia mengingatkan DPRD kedepannya agar tidak mengabaikan laporan pekerjaan setiap triwulan. Menurutnya, hal inilah cenderung jarang dilakukan legislatif. Diharapkan juga agar fokus pembangunan Pematangsiantar tidak hanya di inti kota.

“Kedepan, desain pembangunan itu sudah dapat dikerjakan dengan terarah, seperti pusat pasar dapat diarahkan ke sisi wilayah lainnya. Kita harapkan dilakukan pembangunan pasar dengan bangunan yang terjangkau,” jelasnya.

Pembangunan dimintakan untuk tidak ditempatkan kepada objek yang sama, seperti pembangunan trotoar yang nantinya dibongkar dan tidak lama kemudian dibangun lagi dengan model yang berbeda. Peran DPRD dituntut. Sebab, pelaksanaan pembangunan Kota Pematangsiantar merupakan tanggungjawab bersama dari eksekutif dan legislatif.

“Jangan ketika ada persoalan DPRD semata-semata memojokkan pemerintah kota. Karena fungsi DPRD itu salah satunya penganggaran dan kontrol kerja. Makanya harus mempedomani RPJMD. Apa yang dilakukn legislatif dan eksekutif jangan mengulang kesalahan yang sama,” pungkasnya.(pam/hez/ms)