KIOS DISEGEL, PEDAGANG MELAWAN

Para pedagang di Pasar Horas membuka segel yang dipasang Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya.
DOK/MetroSiantar
Para pedagang di Pasar Horas membuka segel yang dipasang Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya.

MetroSiantar.com-Upaya penyegelan yang dilakukan manajemen Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya, kembali mendapat perlawanan dari pedagang di Pasar Horas, Rabu (6/10) pagi.

Penyegelan dilakukan sebagai sanksi, atas belum dibayarnya restribusi oleh pedagang sesuai tarif baru. Namun aksi para petugas PD PHJ  mendapat perlawanan.

Sempat terjadi cecok mulut antara pegawai dengan sejumlah pemilik kios. Namun saat perwakilan pedagang menanyakan perihal tindakan penyegelan itu, Plt Dirut PD PHJ Benny Sihotang bersama Direksi Operasional, Didi Cemerlang justru mengaku tidak melakukan penyegelan.

“Yang dilakukan bukan penyegelan, tetapi sosialisasi tatap muka. Pegawai kita langsung menyampaikan imbauan kepada pemilik kios untuk membayar restribusinya,” kata Didi.

Benny menambahkan,  pihaknya akan berupaya melakukan penataan, meskipun didapati kendala khususnya kondisi pegawai yang sudah enam bulan tidak gajian.

“Ini kan bicara hak dan kewajiban. Secara berlahan akan kita benahi. Lihatlah progres kerja kami. Dalam internal juga sedang kami benahi. Saat ini sudah ada 16 pegawai kami pecat. Dua orang mengundurkan diri. Kami minta mereka membuat surat pernyataan,” kata Benny.

Tetapi apa yang disampaikan Benny, disesalkan pengurus Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional (AP2T). Sebab apa yang disampaikan Dirut PD-PHJ bertolak belakang dengan pengakuan pedagang. Mereka mendapat pengakuan dari pedagang, bahwa pegawai PD-PHJ melakukan pemaksaan dalam menyegel.

“Kita sayangkan itu, karena ada yang sampai pedagang katanya mengejar pegawai. Tadi kita sama-sama diatas menanyakan itu, katanya tidak ada. Tetapi begitu kita turun sudah ada laporan dari teman pedagang ada penyegelan secara paksa,” kata Ketua AP2T, Baringin Panjaitan.

Baringin berharap,  jajaran direksi PD-PHJ mampu melakukan perubahan sehingga pedagang dan pengunjung merasakan kenyamanan berada di Pasar Horas dan Pasar Dwikora.

Dia mengatakan, pedagang memiliki keyakinan akan mendapat pelanggan yang lebih banyak dibandingkan saat ini, jika pedagang yang berjualan di akses menuju gedung pasar tradisional ditertibkan karena selama ini keberadaan mereka penghambat datangnya pengunjung yang akan membeli ke kios mereka.

“Jika nanti kondisi jumlah pelanggan masih tetap  sepi, hal itu sudah berkaitan dengan rezeki seseorang. Namun jika penataan belum ada, maka pedagang memiliki alasan untuk terus menuntut jajaran Direksi,” jelasnya.

Dia menutukan, pada umumnya pedagang tidak keberatan membayar restribusi yang terus ditagih PD PHJ. Namun jika kondisi pasar tidak kunjung diperbaiki, maka pada dasarnya kinerja direksi yang baru ini tidak ada bedanya dengan direksi sebelumnya.

”Yang kami tuntut adalah penertiban dan penataan. Jangan hanya kewajiban kami saja dituntut sementara hak kami diabaikan. Itu permasalahannya. Saya pastikan pedagang siap membayar asal ada penataan,” katanya.

Baringin melanjutkan, langkah awal yang diharapkan adalah mendata jumlah PKL dan itu langkah menginventarisir permasalahan. Dan kedepannya dapat lebih mudah mencari solusi. Para PKL yang selama ini berjualan di sembarang tempat dikuatirkan,  juga orang yang sama selaku pemiliki kios.

“Jika data PKL ada, maka penataan mereka dapat dilakukan. Bagaimana bisa dilakukan penataan sementara akar permasalahan tidak diketahui. Barangkali banyak juga pemilik kios ini menjadi PKL. Mereka menyewakan kiosnya kemudian membuat lapak untuk PKL,” ucapnya.

Dia menambahkan, catatan penting jadalah dibutuhkan ketegasan untuk menghempang munculnya PKL baru.

“Pembenahan PKL dimulai dari hal sederhana, yaitu membersihkan aktifitas pedagang di sepanjang tangga-tangga gedung pasar Horas. Tahapan berikutnya PKL yang ada di jalan-jalan penghubung, baru mungkin bisa ke luar gedung,’ katanya. (pam/ms)