KASN Layangkan Rekomendasi ke Walikota

Doc. Metro Siantar
KomunitasPeduli Aparatur Sipil Negara (KOMPASN)

MetroSiantar.com – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui surat nomor B-2936/KASN/11/2017 tertanggal 15 Novemver 2017, kembali melayangkan surat rekomendasi kepada Walikota Pematangsiantar Hefriansyah.

Rekomendasi KASN ini merupakan respon atas pengaduan puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merasa diberlakukan tidak adil dalam pengangkatan atau penempatan jabatan berkaitan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

“KASN menindaklanjuti surat pengaduan tanggal 1 Agustus 2017 perihal mohon tindaklanjut Surat KOMPASN (Komunitas Peduli Aparatur Sipil Negara) terkait dengan pengaduan atas proses pengukuhan dan pengangkatan dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar. KASN sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan pasal 30, 31 dan 32 Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN,” kata Drs Hendrik Sihombing MSi, selaku ketua KOMPASN Pematangsiantar, Kamis (11/1) di kantor DPRD.

Dalam surat yang ditunjukkan Hendrik kepada sejumlah wartawan, KASN menyatakan telah melakukan penelaahan berkas, klarifikasi dan penyelidikan terhadap permasalahan yang telah disampaikan kepada KASN. Dan atas pengaduan itu KASN telah menerbitkan dan mengirimkan surat rekomendasi ketua KASN kepada Walikota Pematangsiantar melalui surat momor B-2716/KASN/10/2017 tanggal 23 Oktober 2017.

Adapun rekomendasi dalam surat tersebut antara lain merekomendasikan kepada Walikota Pematangsiantar agar melakukan pemetaan informasi secara komprehensif dalam sebuah database terhadap para mantan pejabat administrator dan pejabat pengawas yang tidak ditetapkan sebagai pejabat struktural sebagai dampak dari pemberlakuan PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Kedua, dalam hal terdapat kekosongan jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan Pemko Pematangsiantar baik yang pensiun, meninggal dunia dan mengundurkan diri atau sebab lainnya maka para mantan pejabat tersebut diberikan kesempatan pertama atau prioritas untuk diangkat kembali dalam jabatan yang kosong tersebut. Pengangkatan terhadap ASN tersebut tetap mempertimbangkan kinerja dan kompetensi yang dipersyaratkan untuk menduduki jabatan dimaksud. Ketiga, melakukan tata kelola sumber daya aparatur di lingkungan Pemko Pematangsiantar dengan memperhatikan golongan pangkat dan jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang undangan di bidang kepegawaian.

“Kami mengharapkan saudara (Hendrik Sihombing bersama Kompasn-red) berpartisipasi aktif untuk memantau dilaksanakannya rekomendasi ini oleh Walikota Pematangsiantar,” kata Hendrik sebagaimana tertulis dalam surat rekomendasi KASN itu.

Berkaitan dengan surat rekomendasi KASN itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemko Pematangsiantar Zainal Siahaan mengatakan persoalan ini memang tidak lepas dari perubahan struktur Organisasi Perangkat Daerah, dimana perampingan OPD membuat jabatan berkurang. Pihaknya juga sudah mendatangi KASN sesuai dengan panggilan yang dilayangkan kepada mereka.

Namun untuk menempatkan ASN-ASN tersebut, kata Zainal Siahaan, bukanlah mudah mengingat jumlah penempatan jabatan terbatas.

“Paling kita menunggu adanya yang pensiun. Itu yang menjadi bahan pertimbangan. Tetap melihat kompetensi dan kinerja masing-masing,” jelasnya. (pam/esa)