Selesaikan Konflik, Lahan 600 Ha Diukur

lahan-diukur
Pengukuran 600 hektare lahan di lokasi kebun yang dikelola PT MAI afdeling 10 desa Bunut Kecamatan Sosa, Selasa (10/1).

MetroSiantar.com, PALAS – PT Mazuma Agro Indonesia (PT MAI) dengan warga empat desa (Pasir Jae, Pasir Julu, Hurung Jilok, Sungai Jior) Kecamatan Sosa, sepakat dilakukan pengukuran.

Pengukuran lahan yang menyertakan pihak BPN itu guna memastikan kebenaran 600 hektare lahan konflik tersebut. Kapolres Tapsel AKBP Rony Samtana SIK MTCP dan aparat TNI AD Kodim 0212 Tapanuli Selatan di bawah pimpinan Pabung (Perwira Penghubung) Mayor Inf J Sidabutar, turut mengawal kegiatan pengukuran ulang lahan, Selasa (10/1).

Sebelumnya, rapat berlangsung di Mapolsek Barumun sekitar jam 10.00 WIB guna menyepakati pengukuran lahan. Di situ, dihadiri Kabag Tapem Pemkab Palas Harjusli Fahri Siregar, Camat Sosa Asnan Lubis dan sejumlah kepala desa, tokoh masyarakat dari empat desa, dan sejumlah karyawan perwakilan PT MAI, Pegawai BPN Tapsel Gunadi.

Kapolres Tapsel AKBP Rony Samtana mengharapkan kepada kedua belah pihak terkait dugaan sengketa lahan itu, agar bersama-sama menjaga jalannya pengukuran hingga sukses. Dengan digelarnya pengukuran secara terbuka tersebut, kapolres kembali berharap apabila nanti telah selesai pengukuran kedua belah pihak harus legowo menerima hasil pengukuran itu.

“Apabila memang tidak ada kelebihan luasan lahan ataupun sudah sesuai dengan luasan areal HGU PT MAI, masyarakat harus rela menerima, dengan tidak mengganggu keberadaan lahan yang dikelola perusahaan perkebunan itu, ataupun melakukan aktivitas yang melanggar hukum di lokasi kebun tersebut,” kata Rony.

Kepada masyarakat kapolres juga menyarankan apabila nanti hasil pengukuran kebun itu, memang benar adanya kelebihan luasan areal perkebunan itu, atau tidak sesuai dengan ukuran pada saat penyerahan lahan dari masyarakat ke empat desa itu dulunya, masyarakat dipersilahkan menempuh jalur hukum (diperdatakan).

“Silahkan laporkan secara perdata. Jangan lakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, kalau sesuai dengan HGU Perusahaan, saya harap seluruh masyarakat harus menerima hasil pengukuran itu, kalau nyatannya tidak sesuai ( kelebihan), perdatakan. Ada kok yang sudah berhasil mayarakat perdata dengan perkebunan, seperti Koperasi Serbaguna,” kata Kapolres. Hingga siang, pengukuran dari titik nol di 600 lahan yang dipersoalkan masih berlanjut. (tan)

loading...