Pajak Daerah Sarat Korupsi

SIANTAR- Pendapatan asli daerah (PAD) Kota Pematangsiantar selama tahun 2012 diduga mengalami kebocoran atau tidak keseluruhan masuk ke dalam kas daerah.

Dalam pos pendapatan pajak daerah, terlihat realisasi hanya mencapai 46- 69 persen, bahkan ada yang 0 persen (lihat tabel).

Antonius Gultom MM, Dosen Ekonomi UHN Kota Pematangsiantar, menduga, realisasi tidak tercapai karena kuat dugaan pajak daerah sarat korupsi.

Oleh karena itu, dia menyarankan agar LKPJ Walikota Siantar sebaiknya diaudit, harus diuji apakah pencapaian target PAD yang bersumber dari pajak daerah itu benar-benar sesuai fakta.

“Saya menduga ada oknum yang bermain atau melakukan penggelapan pajak, apakah itu wajib pajak atau si pemungut pajak, harus dilakukan cek ricek,” ujarnya.

Menurutnya, pengelolaan pajak adalah lahan dan mudah dikorupsi. Kalau ada ditemukan indikasi penggelapan pajak, harus diusut. Pemerintah juga harus transparan dalam mengelola pajak.

Kejujuran sangat penting agar tingkat kepercayaan publik meningkat. Rendahnya pencapaian target PAD, sangat berpengaruh terhadap kepercayaan publik terutama pengaruhnya terhadap kesadaran bayar pajak.

“Jujur, kalau parkir di pusat perbelanjaan, saya selalu bayar tapi kemana dibuat uang itu semua? Saya heran kok bisa tak capai target, ini patut diusut?” ujarnya. Dia menegaskan, jika ada penyelewengan pajak, maka pihak yang paling dirugikan adalah masyarakat. Rendahnya pencapaian PAD, akan berpengaruh terhadap minimnya pembangunan.

Menurut data yang dihimpun METRO, rendahnya pencapaian PAD Kota Pematangsiantar dijabarkan dalam laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota Pematangsiantar (LKPJ) tahun anggaran 2012. Pada pos pendapatan pajak daerah, seperti pajak hotel berbintang tiga ditargetkan Rp1 miliar, realisasinya hanya Rp467 juta atau 46 persen. Kemudian pendapatan pajak bersumber dari losmen/rumah penginapan diproyeksikan Rp200 juta, namun yang terealisasi hanya Rp14 juta atau 7 persen.

Dalam pos pendapatan pajak parker, pencapaiannya juga di bawah proyeksi. Diproyeksikan sebesar Rp125 juta, namun realisasi hanya Rp87 juta atau 69 persen.

Selanjutnya pada pos pajak hiburan, seperti permainan biliar, dianggarkan sebesar Rp25 juta, namun terealisasi hanya Rp7 juta. Pajak yang bersumber dari video/vcd rental dianggarkan Rp50 juta, realisasinya Rp 0. Sementara pajak usaha VCD/playstion ditargetkan sebesar Rp75 juta dan teralisasi Rp0.

Dalam pos penerimaan pajak reklame, seperti pada reklame kain dianggarkan sebesar Rp150 juta, terealisasi Rp0.  Walikota Hulman Sitorus dalam LKPJ-nya mengaku bahwa minimnya pencapaian pendapatan asli daerah disebabkan kurang akuratnya data objek pajak daerah, kurangnya pengawasan terhadap wajib pajak dan petugas wajib pajak.

Sekadar diketahui, pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Pajak ini merupakan pajak yang diperuntukkan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Untuk Kota Siantar, pajak parkir terdapat di pusat perbelanjaan seperti Ramayana, Suzuya, Siantar Plaza. Kemudian di rumah sakit seperti Rumah Sakit Horas Insani, Vita Insani dan lain-lain. Yang mengelola pajak parkir adalah Dinas Pendapatan Daerah.

Reklame kain juga banyak terlihat di beberapa sudut kota. Seperti reklame kain milik pusat perbelanjaan yang memberitahukan adanya diskon harga atau produk baru, reklame dari sekolah swasta tentang penerimaan siswa baru dan lain-lain.

Menanggapi rendahnya pencapaian PAD Kota Pematangsiantar tahun 2012, Anggota DPRD Siantar Rudolf Hutabarat mengatakan, kondisi ini sudah dibahas oleh DPRD dengan eksekutif. Dia mengamini bahwa pengelolaan pajak daerah ataupun retribusi yang dilakukan pemerintah tidak maksimal.

Dijelaskan, pengelolaan pajak daerah di Kota Siantar sudah diatur dalam Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak. Namun teknis atau tata cara diatur dalam Perwa seperti pajak parkir.  “Dalam perwa itu dituangkan tata caranya, matriks serta kewajiban yang harus disetor ke pemerintah.

Soal pembagiannya saya sudah lupa tapi di situ sudah jelas bagaimana tata caranya,” terangnya.
Ditanya apakah ada kemungkinan telah terjadi kebocoran PAD pada tahun 2012, Rudolf mengatakan, bukan hanya kemungkinan tapi sudah jelas ada yang salah.  “Dalam LKPJ itu sudah diakuinya adanya kelemahan di dalam pemerintah itu sendiri,” tandasnya.

Rudolf menegaskan, sudah saatnya pemerintah melakukan terobosan agar PAD Kota Siantar  mencapai target. Langkah yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kualitas SDM petugas pemungut pajak. “Kalau SDM-nya kurang (jujur), inilah yang memungkinkan menggelapkan pajak. Sehingga tidak disetorkan ke kas daerah. Jadi SDM-nya harus benar-benar bersih,” katanya.

Dia menambahkan, rendahnya pencapaian target PAD juga dipengaruhi oleh sarana dan prasarana dalam pengelolaan pajak yang tidak maksimal. Pemerintah harus terbuka dan transparan dalam mengelola anggaran. Baik melalui media agar dijabarkan kepada masyarakat.

“Apa salahnya diterangkan atau disosialisasikan kepada masyarakat. Bila perlu dibuat nama perusahaan yang sudah bayar pajak dan yang belum serta berapa yang dibayarkan. Nah ini yang harus dilakukan,” saran Rudolf.

Insentif Dicairkan
Rudolf Hutabarat juga mengkritisi kebijakan Pemko Siantar yang telah mencairkan dana Rp2,2 untuk insentif dan upah pungut pajak pada tahun 2012. Padahal pencapaian PAD tidak mencapai target.

Menurut Rudolf, harusnya insentif itu tidak dikeluarkan. Dia beralasan, insentif merupakan penghargaan atau bonus kepada petugas pajak. Tapi dengan kondisi PAD yang tidak tercapai, maka insentif sebaiknya tidak dicairkan. “Harusnya dana insentif itu tidak dicairkan karena realisasinya tidak tercapai,” katanya.

Kabid Pendapatan: Banyak Objek Pajak Dibekingi Preman
Kabid Pendapatan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (PPAD) Kota Pematangsiantar Ronny Sinaga saat ditemui di kantornya Jumat (21) lalu, mengatakan, hambatan pencapaian pajak karena banyak banyak lokasi atau lapak parkir dibekingi preman.

Dia berdalih, kegagalan pencapaian pajak parkir bukan karena pihaknya tidak bekerja. Selain sudah jemput bola, sekarang dinas pendapatan juga sudah membuka pelayanan gratis di kantor yang berlokasi di Jalan Merdeka.

“Kita sudah sering turun ke jalan langsung menagih pajak, seperti pajak parkir. Hanya saja belum terealisasi 100 persen,” ujarnya.

Juru parkir Suzuya dan KFC M Siregar menyebutkan, pajak parkir setiap bulan yang dibayarkan ke pemko sebesar Rp165 ribu. “Setahu saya, pajak parkir Suzuya dan KFC sebesar Rp165 per bulan,” kata Siregar.

Ditanya jumlah kendaraan yang parkir setiap harinya di Suzuya dan KFC, Siregar mengatakan, rata-rata 450 unit. (pra/dro/end)

Harus Diusut
Kasubbag Humas Polres Siantar AKP Efendi Tarigan, Minggu (23/6), mengatakan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus diusut dan bisa dipidanakan jika terbukti melakukan manipulasi dan penyelewengan pajak. Pihaknya siap menampung segala bentuk aduan dan melakukan penyelidikan.

AKP Efendi Tarigan.

Hal itu sesuai nota kesepahaman (memorandum of understanding atau MoU) antara Kapolri dan Menteri Keuangan RI, pada 8 Maret 2012, terkait penanganan kasus-kasus perpajakan agar diselesaikan secara baik. “Tidak bisa tidak diusut. Tapi acuannya tetap pada proses hukum yang berlaku,” kata Tarigan.

Dia menjelaskan, temuan dan laporan yang diterima terkait penyelewengan pajak, patut dibedakan mana yang masuk dalam kategori tindak pidana korupsi, dan mana pelanggaran pajak.

Sebab, pelanggaran pajak biasanya dilakukan oleh wajib pajak, maka lembaga itu sendiri yang melaporkan pelanggaran pajak. Tetapi tindak pidananya terlebih pada dugaan korupsi pajak.

Menurut Tarigan, untuk membongkar mafia pajak hingga ke akar-akarnya diperlukan penerapan hukum pembuktian terbalik. Penanganan kasus korupsi tidak dimulai dari bukti korupsi di lapangan, melainkan berdasarkan hasil audit.

Kekayaan setiap pejabat eselon dua hingga eselon empat diaudit dan kemudian dibandingkan dengan gaji resmi dari negara. Setiap pejabat harus membuktikan asal-usul kekayaannya.

“Sederhana aja tapi sangat bermanfaat mengukur dari hasil audit tadi,” kata Tarigan. Karena itu pula, setiap masyarakat memang harus terlibat mengawasi sekelilingnya. Menurut dia, kecurigaan patut dilayangkan sejauh itu masih batas wajar.

Dia menjelaskan, sesuai UU Nomor 20 Tahun 2001 jo UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 2 ayat (1) disebutkan “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Dalam pasal 3 disebutkan bahwa “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp1 miliar. (dho/dro/pra)

Komentar