Panwas Diminta Mundur Jika Tak Mampu Laksanakan Tugas

PALUTA- Jika tidak mampu melaksanakan tugasnya, maka lebih baik seluruh Komisioner Panwas Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) untuk mundur daripada nanti malah membuat pelaksanaan pilkada Paluta tidak lancar.

Pengurus Aliansi Jurnalis Muda Paluta, Ongku Harahap, Rabu (17/7) mengatakan, hal ini berdasarkan hasil analisisnya di lapangan. Dimana belum adanya satupun tindakan nyata dari panwas Paluta soal dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan sejumlah calon baik berupa alat peraga maupun lainnya seperti dugaan dukungan PNS atau keterlibatan PNS terhadap salah satu calon.

“Dugaan baliho yang mengajak memilih, padahal belum boleh, hingga dugaan keterlibatan PNS mendukung salah satu calon tertentu. Harusnya sinyal ini bisa ditangkap panwas dan segera turun melakukan tindakan nyata baik berupa teguran ataupun penindakan melalui Gakkumdu atau lainnya, bukannya malah duduk-duduk di kantor nunggu laporan dari masyarakat.

Panwas digaji menggunakan dana APBD sebesar sekitarRp2 miliar lebih, bukannya menunggu laporan dari masyarakat, tetapi turun langsung sesuai fungsinya pengawasan,” kesalnya.

Atas persoalan ini, Ongku mengatakan, menjelang masa kampanye dirinya makin meragukan independensi serta kemampuan kinerja Panwas Paluta. Bahkan dirinya malah menduga bahwa Panwas Paluta hanya menghabiskan anggaran yang ada, sementara kerjanya sangat buruk bahkan tidak ada sama sekali.

“Jadinya kita menduga Panwas Paluta ini dibentuk hanya untuk menghabiskan uang rakyat saja, atau malah dugaan kami suda ada tindak dugaan korupsi atas anggaran Panwas Paluta, karena yang dikerjakan apa? Tidak ada kita lihat, hanya lantik-melantik dan pembekalan.

Berarti pengawasan di lapangan gak ada dong. Trus laporan keuangannya bisa diduga fiktiflah,” sebutnya. Dirinya meminta kepada Komisioner Panwas Paluta lebih baik mundur sekarang sebelum memasuki masa kampanye, daripada nantinya ada pelanggaran didiamkan, dan ada laporan pelanggaran juga diabaikan, sehingga memicu ketidakkondusifan selama pelaksanaan kampanye dan pilkada keseluruhan.

“Kalau tak mampu melaksanakan tugas sebagai Panwas, kita minta komisioner Panwas Paluta mundur saja sekarang. Enak aja ngabisin uang rakyat, tetapi kerjanya cuma nongkrong-nongkrong di kantor,” sindirnya.

Sementara itu Ketua Panwas Paluta Rahmat Hidayat SP menegaskan, anggaran Panwas Paluta sebesar Rp2,50 miliar peruntukannya adalah untuk honor panwas, honor staf sekretariat dan operasional kesekretariatan, honor 27 panwascam di 9 kecamatan, serta biaya operasionalnya. Kemudian juga untuk honor 388 panwas lapangan serta 200 asisten panwas lapangan.

“Dengan anggaran segitu tidaklah besar dengan luasnya medan yang harus diawasi oleh Panwas,” ujarnya membela diri.

Kemudian soal kinerja, katanya, pihaknya sudah melakukan kinerja diantaranya melakukan pelantikan-pelantikan panwas hingga tingkat desa, melakukan pembekalang, melakukan sosialisasi pelanggaran pemilu kepada masing-masing tim pemenangan calon dan menyurati tim pemenangan soal alat peraga kampanye.

“Kita suda bekerja kok selama ini dan sudah ada kita lakukan sejumlah kegiatan. Hanya saja saat ini kita fokus pada perbaikan DPT pilkada,” ujarnya yang mengaku di Medan menghadiri pelantikan Bawaslu Provsu.

Kemudian jika ada pelanggaran, dirinya meminta kepada seluruh elemen masyarakat Paluta, baik mahasiswa, pers, lsm, ormas, okp dan warga untuk menyampaikannya kepada panwas agar ditindaklanjuti.

“Soal penindakan, kita sudah menyurati sejumla calon soal adanya pelanggaran alat peraga dan sedang kita proses. Kalau ada pelanggaran sampaikan kepada kita agar kita tindaklanjuti. Yang perlu kami tegaskan, kita bukan eksekutor melainkan Pemkab Paluta,” tuturnya. (phn)