Panwas, Kajari dan Polres Teken MoU

[Bernad L Gaol]
Panwas, Kajari dan Polres Taput teken MoU, Jumat (12/7).

TARUTUNG- Samakin dekatnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) Taput, penegakan hukum terpadu (Gakumdu) yang terdiri dari Panwaslu, Kejaksan dan Polisi mendatatangani Memorandum of Understanding (Mou) tentang sentra penegakkan hukum terpadu, Jumat (12/7).

Gakkumdu diharapkan mampu mempercepat setiap proses pelanggaran selama pilkada, khususnya pelanggaran pidana yang terkait tindak pidana khusus.

Penandatangan nota kesepahaman tersebut juga dilakukan guna mendukung keamanan di masyarakat selama tahapan pilkada bergulir.

Penandatangan dilakukan Kapolres Taput AKBP Verdy Kalele, Kepala Kejaksaan Negeri Tarutung Selamat Simanjuntak, Ketua Panwaslu Eduard Lumbantobing serta Dandim 0210/TU Letkol Infantri Victor Tampubolon .

MoU tersebut disaksikan langsung oleh Plt Sekretaris Daerah HP Marpaung, anggota komisioner KPU Taput Janpiter Lumbantoruan serta anggota Panwaslu Taput.

Ketua Panwaslu Taput Eduard Lumbantonbing mengatakan, keamanan pilkada mampu tercipta apabila seluruh stakeholder, baik penyelenggara hingga pihak pengamanan bekerja dengan profesional.

“Untuk itu sinergi antara semua lembaga dalam hal ini Polres dan Kejaksaan Negeri dengan Panwaslu akan semakin mudah dalam menindaklanjuti setiap pelanggaran pidana yang terjadi saat pelaksanaan pilkada dan pemilu,” ucapnya.

Eduard mengatakan, untuk pelaksanaan pengawasan pemilu, saat ini pihaknya akan bertindak proporsional dan profesional dan mengupayakan pencegahan dalam setiap pelaksanaan tahapan pemilu.

Dia juga menyebutkan, tindak pidana pemilu memiliki batas waktu selama tiga hari. Namun tugas Panwaslu ada batas waktunya dalam melakukan proses tindak pidana pemilu yakni selama tujuh hari sejak kejadian.

“Namun, jika proses tersebut belum selesai selama tujuh hari, dapat melakukan penambahan selama tujuh hari kedepan. Untuk itu kami akan bertindak cepat dan tepat,” ucapnya. (cr-01/mua)