Panwas Temukan Kejanggalan DPT Simalungun

SIMALUNGUN – Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Simalungun sudah ditetapkan KPU Simalungun, Minggu (6/1) kemarin. Namun Panwas banyak menemukan kekeliruan dan kesalahan. Alhasil temuan itu dirangkumkan menjadi rekomendasi yang dikirim ke Panwas Provinsi.

“Sejak tahap pemutakhiran hingga penetapan DPT, sudah banyak kita temukan kesalahan. Seperti beberapa orang DPT tidak disertai dengan alamat tempat tinggal. Bahkan orang yang telah meninggal pun terdaftar sebagai pemilih,” ujar Ketua Panwas Simalungun Drs Ulamatua Saragih.

Selain itu, saat proses pemutakhiran, ada tanggapan dan masukan dari pengurus RT/RW yang mengatakan bahwa ada warganya sudah memenuhi syarat untuk memilih karena usianya sudah 17 tahun. Namun masukan itu tidak ditindaklanjuti oleh KPU. Akibatnya beberapa warga di Kecamatan Tanah Jawa, tepatnya di Nagori Bah Jambi III, tidak masuk dalam daftar DPT.

Menurut Ulamatua, persoalan DPT merupakan salah satu bagian yang sangat rawan konflik pada saat Pilgubsu pada Maret mendatang. Terlebih untuk pemilih pemula, harus benar-benar diinvetarisir dengan baik.

“Dalam hal penetapan DPT ini, KPU sepertinya tidak melaksanakan tugasnya dengan serius. Sebab Daftar pemilih sementara juga tidak disampaikan kepada RT/RW. Pada saat pleno kecamatan, PPK tidak memberitahukan kepada Panwas kecamatan secara tertulis,” ujar anggota Panwas Adil Saragih.

KPU telah melaksanakan pleno penetapan DPT untuk Pilgubsu yang dilaksanakan di kantor KPU, Jalan Asahan, Minggu kemarin (6/1). Total jumlah DPT sebanyak 626.965 pemilih. Sementara dari DPT pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun tahun 2010, sebanyak 608,360 pemilih. Sehingga ada pertambahan 18,605 pemilih.

Akan tetapi dari 31 kecamatan di Simalungun, ada beberapa kecamatan yang mengalami kenaikan DPT cukup dignifikan dibandingkan kecamatan lain. Salah satu contoh, Kecamatan Dolok Silau yang mengalami pertambahan DPT sebanyak 844 pemilih. Sementara di Kecamatan Raya pertambahan DPT-nya hanya 611 pemilih.

“Nah, di Kecamatan Hutabayuraja DPT tidak bertambah, bahkan berkurang sebanyak 105 pemilih, Kemacatan Silimakuta juga berkurang 10 pemilih dan Silau Kahean berkurang 8 pemilih,” ujar Adil.

Menurutnya, berkurangnya DPT ini patut ditindaklanjuti dan diinventarisir kembali, termasuk pertambahan DPT yang cukup signifikan. Ini juga merupakan salah satu poin rekomendasi yang disampaikan mereka ke Panwas Provinsi.

Tak Ada Ruang Tanggapan
Lebih jauh dijelaskan, saat pleno penetapan DPT oleh KPU yang juga dihadiri perwakilan para calon Gubsu, KPU tidak memberikan ruang kepada Panwas untuk berbicara. Setelah dibacakan berita acara, Ketua KPU langsung mengetuk palu penetapan KPU tanpa terlebih dulu, baru meminta tanggapan dari Panwas.

Sementara itu dalam keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara nomor 03/Kpts/KPU-Prov-002/2012 tentang pedoman teknis pemutakhiran data, penyusunan dan penetapan DPT Pilgusu 2013 tertuang pada saat rapat pleno penetapan DPT. Dimana KPU seharusnya memberikan ruang kepada Panwas untuk berbicara.

“Tapi saat pleno tadi, KPU langsung mengetuk palu saja tanpa memberikan waktu kepada kami untuk berbicara terkait DPT,” ujar Adil Saragih sembari menujukkan peraturan yang dilanggar oleh KPU.

Pada saat pleno tersebut, tak satupun media dilibatkan, sehingga publik tidak mengetahui proses pelaksanaan rapat pleno penetapan DPT tersebut.

Sementara Anggota KPU yang membidangi Humas Ramadin Turnip, mengakui bahwa saat rapat pleno, Ketua KPU Drs HM Nurdin Sinaga yang saat itu memegang palu rapat langsung mengetuk palu untuk menetapkan DPT dan tidak meminta tanggapan dari Panwas terlebih dulu.

“Tapi memang Panwas juga kan bisa melakukan interupsi kalaupun sudah diketuk,” kata Ramadin sembari mengakui bahwa tidak memberitahukan kepada media soal rapat pleno tersebut.

Sedangkan soal banyaknya temuan kesalahan pada DPT oleh Panwas, Ramadin mengatakan, pleno DPT yang ditetapkan oleh KPU Simalungun bukanlah bersifat final atau mengikat dan yang mensahkannya adalah KPU Provinsi Sumatera Utara.

“Kalau tidak salah, tanggal 7 atau 8 Januari, KPU Provinsi akan mensahkan DPT dari setiap kota/kabupaten. Jadi kalaupun ada kesalahan pada DPT, masih ada kesempatan disampaikan ke KPU Provinsi,” kata Ramadin.

Ia juga mengakui persoalan DPT sangat krusial dan rawan konflik. Tetapi jadwal untuk merubah DPT memang tidak ada lagi. Sehingga apabila KPU Provinsi sudah mensahkannya, maka DPT tidak bisa diubah. Namun demikian Ramadin berharap, agar KPU Provinsi membuat kebijakan untuk memberikan waktu dalam hal perbaikan DPT. (pra)