Pembahasan P-APBD Lamban, Pembangunan Simalungun Terkendala

SIMALUNGUN – Sejumlah program pembangunan di Kabupaten Simalungun terancam akan terkendala. Hal ini disebabkan belum tuntasnya pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Simalungun tahun 2012.

Padahal, sesuai ketentuan yang berlaku, penetapan P-APBD harus dilakukan tiga bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran. Sementera hingga saat ini DPRD Simalungun belum juga menetapkan P-APBD Simalungun. Dinilai penyebab utama keterlambatan penetapan PAPBD tersebut diduga karena kurang singkronisasi antara legislatif dengan eksekutif.

Kedua lembaga ini selalu diwarnai tarik ulur dalam pengalokasian anggaran. Sehingga pembahasannya menghabiskan waktu yang cukup lama. (osi)

 

APA KATA MEREKA!!!

  • Keterlambatan Ditangan Eksekutif

Keterlambatan pembahasan P-APBD Kabupaten Simalungun tahun 2012 ditangan eksekutif. Mereka belum siap dilakukan pembahasan. Sebab draf P-APBD diserahkan pada bulan Oktober. Menurut peraturannya draf tersebut harusnya diserahkan pada bulan Juli. (osi)
Bernhad Damanik, Anggota DPRD Simalungun

  • Sudah Menjadi Budaya

Seharusnya keterlambatan penetapan P-APBD seperti tahun-tahun sebelumnya harus menjadi pembelajaran. Tetapi di Simalungun keterlambatan penetapan P-APBD menjadi budaya dan kayaknya sudah mendarah daging. Dampaknya pada pengalokasian anggaran pada pos yang sebelumnya tidak menjadi prioritas, serta perkenomian Pemkab Simalungun yang selama ini menghandalkan APBD, akan membuat ekonomi masyarakat semakin terpuruk. (osi)
DA Romumba Saragih, Pengamat Kinerja Aparatur Negara (Penjara UJ) Siantar-Simalungun

  • Masyarakat Jadi Korban

Akibat eksekutif dan legislatif tidak sinergis, harus disadari bahwa yang menjadi korbannya adalah masyarakat. Pembangunan yang diharapkan masyarakat tidak akan terlaksana dengan baik dan tepat waktu. Maka dari itu eksekutif dan legislatif supaya sejalan membangun program-program di Kabupaten Simalungun. (pra)
Derma Junita Sinaga, Mahasiswi

  • Memperlambat Pembangunan

Pelaksanaan pembangunan yang anggarannya bersumber dari pemerintah harus mengacu dari APBD atau P-PAPBD yang dibahas eksekutif dan legislatif setiap tahunnya. Tetapi ketika pembahasannya lamban, itu artinya program pembangunannya pun jadi lambat. (pra)
Desi Butar-butar, Mahasiswi

  • Iman Sinaga

    Kurang Tanggap.
    Wakil rakyat memang kadang kurang serius menangani masalah masyarakat, karena begitu lah para pejabat yang sudah mendapat kursi yang sangat menguntungkan diri nya sendiri.
    jadi Pembahasan APBD ini harus benar-benar cepat dan lancar semuanya.