Pemekaran Simalungun Harus Tahun Ini

MEDAN – Ketua DPRD Simalungun Binton Tindaon SPd menyatakan, pemekaran Simalungun Hataran harus dilaksanakan tahun ini. Sebab, tahun depan sudah akan dilaksanakan pemilu presiden (pilpres). Dengan kondisi itu, akan makin sulit untuk mendapatkan restu pemekaran.

Hal tersebut diungkapkan Binton Tindaon saat DPRD Kabupaten Simalungun audiensi dalam rangka pembahasan tentang dana bagi hasil pajak provinsi serta pemekaran Simalungun di lantai 8 kantor Gubernur, kemarin (4/6).

“Kita mengusahakan dalam tahun ini harus terlaksana pemekaran. Tidak bisa menunggu tahun depan, karena ada pemilu presiden,” ujar Binton.

Karena itu, sejak awal pihaknya terus mendesak agar DPRD SU segara menandatangani surat persetujuan pemekaran. Selanjutnya ditandatangani Gubsu Gatot Pujo Nugroho. “Setelah ada tanda tangan Pak Gatot, baru kita bisa mengirimkan surat ini ke Mendagri. Jadi, lebih cepat untuk pelaksanaan pemekaran ini,” lanjutnya.

Dia menjelskan, untuk tahap awal atau 2 tahun pertama, pemekaran Simalungun akan tetap dipantau oleh Pemprovsu dan Kabupaten Simalungun induk hingga mendapatkan kepala daerah yang akan memimpin kabupaten tersebut. “Jadi selama 2 tahun, Simalungun Hataran akan dipimpin seorang Plt bupati. Hingga kita melaksanakan pilkada sendiri,” lanjut Binton.

Selama dua tahun tersebut, pemekaran kabupaten akan mendapatkan dana awal untuk melaksanakan pemerintahannya dari Pemprovsu dan Kabupaten Simalungun. “Pemprovsu akan memberikan Rp5 miliar per tahun selama dua tahun. Dan, Rp1,5 miliar untuk bantuan dana pilkada,” tambahnya.

Sedangkan dari Kabupaten Simalungun induk, akan memberikan nilai yang sama seperti Pemrovsu. “Hanya saja, untuk dana pilkada-nya kita belum tau,” uangkapnya.

Sedangkan untuk Dana Bagi Hasil (DBH), Kabupaten Simalungun Hataran akan mendapatkan dana Rp65 miliar yang akan diberikan secara cicilan selama 2 kali dari P-APBD 2013 dan APBD 2014.

“Awalnya kita meminta DBH sebesar Rp59 miliar. Tetapi, dari hitungan pemprovsu menjadi Rp65 miliar. Itu kita anggap sebagai bonus. Sektor untuk dana ini dari pajak dan lainnya,” tambahnya.

Binton melanjutkan, bila pemekaran ini disetujui, maka Simalungun Hataran mengambil 60 persen dari total luas Kabupaten Simalungan yang seluas 438.660 hektare. “Di Hataran ini jumlah penduduknya yang paling banyak. Selain itu, Hataran kaya akan sumber daya alam, seperti perkebunan dan lainnya,” lanjutnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemrpovsu Nurdin Lubis, yang hadir dalam kesempatan tersebut menyatakan, surat rekomendasi Gubsu sudah diberikan ke DPRD SU, setelah hampir satu tahun belum ada kejelasan terkait dengan status pemekaran tersebut.

“Kita akui ada permasalahan kemarin, karena status Gubsu yang masih pelaksana tugas tidak boleh secara UU. Karena sekarang sudah definitif, jadinya sudah disetujui,” ujarnya.

Dia menjelaskan, dalam surat rekomendasi Gubsu yang telah diserahkan ke DPRD SU pada 31 Mei lalu, berisi tentang persetujuan untuk membantu modal awal pendirian Kabupaten Simalungun Hataran. Membantu dana pemilu dan penyerahan aset pemprovsu sebesar Rp559 miliar ke Kabupaten Simalungun Hataran.

Selain Kabupaten Simalungun, yang menyusul untuk pemekaran yaitu wilayah Kabupaten Madina. Di mana, nantinya juga akan bernama Kabupaten Pantai Barat. “Saat ini yang ada ditangan pemprovsu untuk pemekaran dari Kabupaten Madina. Yang nantinya dalam pemekaran menjadi Kabupaten Pantai Barat,” tutupnya. (ram/pmg)

Komentar