Pemkab Tampung Dana Hibah Rp2,5 M untuk Panwaslukada

Edward Lumbantobing

TAPUT – Berhubung bakal digelarnya Pilkada Taput pada 10 Oktober mendatang, Pemkab setempat menampung dana hibah sebesar Rp2,5 miliar di APBD 2013. Dana tersebut diperuntukkan untuk Panitia pengawas pemilihan (Panwaslukada).

Hal ini dibenarkan Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Taput HP Marpaung. “Dananya sudah ditampung dalam APBD Taput 2013 sebesar Rp2,5 miliar,” kata HP Marpaung saat dikonfirmasi melalui selulernya, Kamis (11/4).

Sebelumnya, Ketua Panwaslukada Taput Edward Luambantobing didampingi anggota Sardion Situmeang saat dikonfirmasi METRO mengatakan, begitu Panwaslu Pilgubsu Taput dikukuhkan Bawaslu jadi Panwaslukada Taput pada 3 April lalu di Bogor, dalam waktu dekat, pihaknya juga akan mengukuhkan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Pilgubsu jadi Panwascam Pilkada Taput.

“Di Pilkada Taput nanti, kita tak lagi merekrut Panwas di kecamatan, tinggal merekrut Panitia Pengawas Lapangan (PPL),” kata Edward. Hanya saja, tambahnya, pihaknya belum bisa melakukan perekrutan karena terbentur dana.

Namun, pihaknya sedang mengusulkan dana ke Pemkab untuk keperluan tugas pengawasan.
“Kita sudah mengusulkan permohonan dana Panwaslukada ke Pemkab Taput. Dana itu nantinya akan diperuntukkan untuk honor Panwaslu, Panwascam, PPL, sekretariat juga untuk kegiatan rapat kerja dan bimbingan tehknis serta dana lainnya seperti sosialisasi pelanggaran pemilu,” jelasnya.

Masih menurut Edward, perekrutan PPL nantinya direncanakan akan berbeda dengan perekrutan PPL dalam Pilgubsu lalu. Dimana PPL pada Pilgubsu yang lalu hanya satu untuk setiap desa. Padahal banyak ditemukan dalam satu desa terdapat dua atau lebih Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Selain itu, berkaca dari pengalaman sebelumnya, PPL desa kewalahan melakukan pengawasan yang TPS-nya lebih dari satu. “Padahal ujung tombak kesuksesan pengawasan pemilu itu agar bersih dari pelanggaran. Untuk itulah kita merencanakan merekrut dua PPL untuk satu desa.

Sesuai peraturannya, PPL dimungkinkan 1 sampai 5 orang untuk satu desa yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” terang Edward. (cr-02)

Komentar