Pencairan Dana Sertifikasi Bermasalah

TANJUNGBALAI – Ketua DPRD Kota Tanjungbalai H Romaynoor SE mengatakan pencairan dana sertfikasi guru sering bermasalah. Anehnya, sampai saat ini tidak diketahui dimana letak masalahnya, apakah di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah dan Aset(PPKA) atau lainnya.     Hal itu disampaikan Romaynoor pada acara pelantikan pengurus Gabungan Pendidik-Tenaga Kependidikan Indonesia tingkat kecamatan se- Tanjungbalai di pendopo rumah dinas Walikota Jalan Sudirman, belum lama ini.

”Saya sering menerima SMS terkait laporan tentang nasib yang dialami para guru mengenai pencairan dana sertifikasi, ketika ditegur, dalam waktu yang singkat dana sertifikasi dicairkan, tetapi ke depannya, persoalan pencairan dana ini kembali tersendat-sendat membuat guru penerima dirungdung kecewa. Melihat seringnya pencairan dana sertifikasi guru bermasalah, dinilai PPKA tidak serius mendukung peningkatan mutu pendidikan di Tanjungbalai,” kata Romaynoor.

Dia berpendapat, tunjangan dana sertifikasi diberikan kepada guru yang memiliki prestasi, dan seandainya ada yang tidak berprestasi tetapi menerima sertifikasi, perlu dipertanyakan dan dikaji ulang. Romaynor mengingatkan mutu/kualitas pendidikan di Tanjungbalai harus meningkat, terkait pemberian dana sertifikasi pada guru fifik.

Dijelaskannya, jika pemerintah pusat menganggarkan dana untuk pendidikan minimal 20%, di Tanjungbalai pada tahun anggaran (TA) 2013, dari Rp 400 miliar lebih dana APBD, diperkirakan sekitar 27% termasuk belanja langsung (BL) maupun belanja tidak langsung ( BTL) dialokasikan untuk kepentingan pendidikan, ditambah lagi sumber dana dari Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Provinsi Sumatera Utara.

Terkait dengan persoalan dalam rangka meningkatkan pendidikan, Pemko Tanjungbalai hendaknya terus melakukan koordinasi dengan DPRD. Seandainya pada TA 2014 mendatang diusulkan terjadi peningkatan anggaran pendidikan, bila memang dinilai rasional dan benar-benar bertujuan meningkatkan pendidikan, pihak legislaif akan menyetujuinya.

Di samping itu, kondisi saat ini perlu ditinjau, apakah keberadaan guru sebanding dengan mutu pendidikan yang diajarkannya. Jika tidak, harus ditinjau, sebab kemungkinan masih ada kendala yang terlambat dan menyebabkan belum tercapainya mutu pendidikan yang diharapkan,” jelas Romaynoor. (Mbc/Int)