Perbatasan Sumut-Riau Rawan Konflik

RANTAU – Warga di perbatasan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau berpotensi mengakibatkan konflik karena sengketa patok perbatasan. Pasalnya, sampai saat ini pemerintah kedua provinsi belum membuat tanda perbatasan yang disepakati oleh kedua pihak.

Akibatnya, oknum-oknum diperbatasan sering memanfaatkan situasi tersebut dengan memindah-mindahkan patok perbatasan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Daerah perbatasan yang rawan konflik berada di Desa Sidodadi Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumut yang berbatasan dengan Kepenghuluan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

“Kami kerap nyaris bentrok dengan warga maupun pengusaha di perbatasan provinsi, ini semua gara-gara ada oknum-oknum yang menggeser tapal batas, dan kami bertanggung jawab menyatakan ini karena kami punya bukti foto saat ada menggesernya,” kata Priyanto (38), didampingi Hendrik dan Fahmi, anggota Kelompok Tani Farol (Fajar Rokan Hilir) kepada METRO, Jumat (18/1) di Rantauprapat.

Dijelaskan Priyanto, gesekan antara warga kedua provinsi diperbatasan bermula ketika berdirinya Kelompok Tani Farol yang menggarap lahan atas surat keterangan ganti rugi Kepenghuluan Pasir Limau Kapas, Riau pada tahun 2009. Kala itu , di dalam Kelompok Tani yang mengelola lahan seluas 900 hektare tersebut keanggotaannya terdiri dari warga Riau dan warga dari Provinsi Sumatera Utara.

Namun, belakangan setelah lahan digarap dan ditanami dengan kelapa sawit, sejumlah orang warga Medan, dan Warga Desa Sidodadi Tanjung Mulia Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengklaim bahwa tanah tersebut adalah kepunyaan mereka, tanpa menunjukkan surat keterangan apapun hingga persitiwa pergeseran tapal batas oleh oknum perangkat desa terjadi pada tahun 2010.

Sejak persitiwa pergeseran tapal batas itu terjadi, ratusan orang warga Sumtaera Utara kemudian berbondong-bondong menguasai lahan dengan membawa aparat bersenjata untuk menakut nakuti anggota kelompok tani sekaligus merusak lahan tanaman sawit warga setempat dan kelompok tani.

Sejak kejadian itu, kata dia, sejumlah warga yang berada di lokasi kerap nyaris saling bunuh akibat mempertahankan lahan. Bahkan meski tapal batas Sumut-Riau belum jelas ditetapkan pihak Kementerian Dalam Negeri, pada tanah sengketa tersebut pihak warga  Desa Sidodadi Tanjung Mulia telah mengklaim memiliki sertifikat tanah sengketa tersebut yang diterbitkan oleh BPN.

“Mengacu Keputusan Mendagri Nomor 165.5-980 tentang garis batas wilayah antara kedua provinsi hingga kini belum diketahui kepastiannya,” kata Priyanto.

Sehingga kata dia, untuk menghindari terjadinya pertumpahan darah di daerah perbatasan tersebut, pihaknya mengharapkan pihak Kementrian Dalam Negeri segera mengambil langkah untuk menetapkan tapal batas kedua provinsi yang bertetangga ini.

“Kita tidak ingin terjadi keributan, walaupun itu terjadi, kami siap menghadapinya. Untuk itu, kami mohon agar pihak Pemerintah segera menentukan garis batas wilayah secara resmi guna pedoman kami dan masyarakat ke depan” kata Prayitno diamini kedua temannya.

Terpisah, Kabag Pemerintahan Pemkab Labusel, M Irsan mengatakan, titik koordinat P.153 yang merupakan titik garis perbatasan antara Kabupaten Rohil, Riau dengan Labuhanbatu Selatan (Labusel), belum ada penetapan secara resmi dari Mendagri.

“Titik koordinatnya sudah ada, akan tetapi sampai saat ini belum dapat dipastikan tapal batasnya, kita masih menunggu hasil penetapan secara resmi dari Mendagri” terang Irsan. Disinggung adanya pembuatan tapal batas baru secara sepihak oleh oknum perangkat Desa Sidodadi Tanjung Mulia, Irsan mengakui pihaknya belum mengetahui adanya pemasangan tonggak yang dilakukan oleh oknum dimaksud.

“Kami belum mengetahui hal itu, akan tetapi akan saya koordinasikan dengan Camatnya, nanti kita akan upayakan melakukan penyelesaian secara baik tanpa harus terjadinya perpecahan dan keributan” katanya.

Irsan menambahkan, pihaknya juga akan melakukan pendalaman terhadap permasalahan ini.
“Inikan masih NKRI, saya berharap permasalahan ini dapat diselesaikan dengan hati yang dingin, serta mengharapkan agar Mendagri dengan segera melakukan penetapan tapal batas tersebut” tukas Irsan. (riz)