Perda IMB Sudah tak Sesuai, Ranperda Baru Harus Dibahas

SIDIMPUAN – Mengingat peraturan daerah (Perda) Retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) Nomor 38 tahun 2003 tidak sesuai lagi dengan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retibusi daerah, eksekutif dan legisalatif harus segera membahas Peraturan Daerah (Ranperda) IMB yang baru di Kota Padangsidimpuan (Psp).

Ketua FPD DPRD PSp, Khoiruddin Nasution usai sidang paripurna laporan keterangan pertanggungjawaban. (LKPj) 5 tahunan Walikota Psp, Senin (3/12) mengatakan, ranperda IMB harus dibahas, mengingat perda yang ada sejak tahun 2003 lalu belum ada perubahan, ditambah dengan keluarnya UU baru mengenai pajak dan retibusi daerah tahun 2009.

“Apalagi saat ini sudah memasuki tahun 2013 atau sudah 3 tahun berlalu, belum juga ada kepastian masalah pergantian perda tentang retribusi IMB nomor 38 tahun 2003. Makanya kita di DPRD Psp sepakat ranperda soal IMB dan lainnya haruslah dibahas,” ujar Ketua DPC PD Kota Psp ini.

Ditambahkan Ketua Komisi III DPRD Psp ini, eksekutif harus secepatnya mengirimkan draft ranperda yang akan dibahas, antara lain rencana pembentukan kantor bencana alam, IMB dan lainnya. Hal ini penting agar segera bisa dibahas sejalan dengan LKPJ 5 tahunan walikota Psp.

“IMB menyangkut pendapatan asli daerah (PAD) atau sumber PAD bagi Kota Psp. Jadi harus menjadi prioritas dan harus secepatnya dibahas agar selesai dan menjadi salah satu Program Legislasi Daerah (Prolegda). Tujuannya adalah, agar tidak ada kerancuan dalam pemberian ijin serta retibusi yang dipungut semua punya dasar dan acuan,” ujar Ketua Kahmi Psp ini.

Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemko Psp, Rahmat Nasution membenarkan bahwa keberadaan perda IMB tahun 2003 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang sejak. Tahun 2009 lalu telah dikeluarnya UU yang baru, dan peraturanb yang lama harus diganti dengan perda yang baru dan harus disesuaikan dengan UU yang baru tersebut.

Namun, mengingat masih belum adanya perda yang baru untuk pengganti perda yang lama, maka perda soal IMB ini masih tetap berlaku hingga sekarang.

“Dengan segala macam kendala, sebenarnya sejak tahun 2011 lalu ranperda soal IMB ini sudah kita masukkan ke DPRD Psp. Namun belum juga dibahas dan baru sekarang disepakati akan dibahas. Perda yang lama tetap berlaku, karena belum ada perda yang baru dibuat,” katanya.

Perda yang baru ini dibuat, tambah Rahmat, karena tuntutan UU yang baru dan harus disesuaikan, makanya perda soal pajak dan retibusi daerah termasuk didalamnya IMB harus dirubah.

Jadi bukannya tidak ada perda soal IMB, tetapi akan diganti dengan yang baru menyesuaikan dengan UU yang baru,” jelas Rahmat.  (phn/mer)

Komentar