Pilar Demokrasi yang Memudar

Partai politik merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Partai politik merupakan infrastruktur politik dalam sebuah negara. Di dunia ada dua sistem partai politik yaitu dwipartai dan multi partai. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem multi partai. Hal ini dapat dilihat dari tumbuh menjamurnya parpol di bumi pertiwi sekarang ini. Parpol dibentuk atas dasar prinsip demokrasi yang dianut di Indonesia. Parpol memiliki tujuan memberikan pendidikan politik bagi setiap warga negara mengenai empat pilar bangsa, hak dan kewajiban warga negara dalam membangun etika dan budaya politik yang baik.

 Parpol sebagai kendaraan politik bagi warga negara untuk menduduki jabatan legislatif maupun eksekutif. Parpol dan pemilu menjadi tempat implementasi warga negara untuk melaksanakan hak memilih dan dipilih sesuai dengan pasal 43 ayat 1 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Eksistensi parpol akan dibuktikan melalui ajang lima tahunan yang bernama pemilu. Hal yang sangat menarik adalah pertarungan parpol di Indonesia yang bak gladiator pada zaman romawi.

 Pilar Demokrasi
Esensi negara demokrasi adalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat bukan di tangan sekelompok orang (oligarchie) atau hanya ditangan seorang pemimpin (monarchie). Dalam menegakkan demokrasi parpol mempunyai fungsi seperti partisipasi politik, sosialisasi dan pendidikan politik, perumusan kepentingan dan aspirasi rakyat, retkruitmen politik serta menjadi penghubung antara rakyat dengan pemerintah yang berkuasa.

Dalam partisipasi politik tentu tidak lepas dari pandangan masyarakat terhadap kinerja dari kader parpol. Jika parpol berhasil memikat hati rakyat melalui kinerja yang baik tentu tingkat partisipasi masyarakat akan tinggi ketika pemilu. Sebaliknya jika parpol tidak mampu mewakili dan bekerja untuk rakyat tentu partisipasi masyarakat akan turun. Seperti saat sekarang ini tingginya angka  golput dikarenakan janji-janji parpol ketika kampanye tidak terpenuhi bila telah menduduki kursi di pemerintahan.

 Sosialisasi dan pendidikan politik hanya dilakukan parpol dalam waktu sebelum pemilu akan dilaksanakan. Dapat kita lihat sebelum pemilu akan tersebar melalui media cetak maupun media televisi intensifnya kampanye politik pada musim pemilu. Bendera-bendera parpol hanya tertancap di tepi jalanan apabila ada kongres atau mubes parpol saja.

Sehabis itu keberadaan parpol tidak diketahui entah kemana, paling hanya akan muncul sesekali bila ada isu yang menyangkut lawan politik dari parpol tersebut. Bahkan lebih mirisnya kantor-kantor ranting, cabang parpol didaerah hanya dibuka pada saat pemilu setelah itu tutup. Lalu bagaimana parpol bisa menjadi penghubung pemerintah dengan rakyat bila kantor perwakilan parpol saja tutup? Apakah ini yang dinamakan dengan sosialisasi dan pendidikan politik yang baik? Tentu saja tidak!

 Kader-kader parpol yang duduk dikursi empuk pemerintahan seringkali gagal dalam menampung aspirasi rakyat. Mereka hanya mengambil keputusan yang akan menguntungkan partai mereka ketimbang memperjuangkan aspirasi rakyat. Dapat kita saksikan acapkali produk legislasi yang dibuat oleh DPR yang notabanenya diisi oleh perwakilan parpol justru digugat oleh masyarakat karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tentu ini jauh sekali dari yang namanya mewakili aspirasi rakyat.

 Retkruitmen parpol pada hari ini bisa dibilang gagal, karena tidak adanya tokoh-tokoh parpol yang benar-benar bisa menjadi perwakilan rakyat. Parpol gagal membentuk kader-kader yang berkarakter karena sistem perekrutan yang tidak jelas. Siapa yang mempunyai integritas akan tersingkir oleh yang mempunyai uang. Sehingga saat ini sulit untuk mencari kader muda yang benar-benar bisa memimpin. Hal ini menyebabkan banyaknya parpol yang mencari kader dari kalangan selebritis yang sudah tenar di mata masyarakat.

Padahal selebritis tersebut tidak bisa memimpin rakyat dengan baik, karena mereka tidak mempunyai kapasitas dan kapabilitas jadi pemimpin. Tapi apa daya, demi mendongkrak elektabilitas, parpol lebih memilih cara yang simple dan singkat daripada mencetak kader berintegritas yang akan membutuhkan waktu lama. Apakah ini sudah menjadi budaya politik kita? Miris bukan!

 Parpol cenderung menjadi tempat korupsi berjemaah, karena ketidakjelasan sumber keuangan. Menurut pasal 34 UU No. 2 tahun 2012 sumber keuangan parpol ada 3 macam yaitu, iyuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum dan bantuan dari APBN/APBD. Ketidakjelasan sumber keuangan serta kurangnya pengaturan Undang-Undang akan menyebabkan celah untuk korupsi. Belum lagi kurangnya kesediaan parpol untuk mentransparansikan keuangan partai kepada masyarakat  akan memperbesar celah korupsi tersebut.  (*)
Oleh : Yudi Fernandes
Anggota penuh UKM PHP Unand