Pilkada Sebaiknya Dikembalikan ke DPRD

Hendry Lumban Tobing

SIBOLGA – DPD Lembaga Pemerhati Pengkajian Pembangunan dan Sosial Sumatera Utara (LP3S-SU) menyarankan, proses pemilihan kepala daerah dikembalikan dari sistem pemilihan langsung ke pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

“Pilkada harus dikembalikan ke DPRD, setidaknya untuk pemilihan kepala daerah tingkat II, misalnya wali kota, bupati dan masing-masing pasangannya,” ujar Ketua DPD LP3S-SU Henry R Lumban Tobing kepada METRO, Minggu (10/3) di Sibolga.

Menurut Henry, sepanjang pengamatannya sejak dilakukan pilkada langsung, sejauh ini hanya menjadi ajang yang “luar biasa” dan “hebat” bagi oknum-oknum tertentu. “Pilkada langsung juga berbiaya tinggi dimana para calonnya harus menyediakan dana dalam jumlah yang sangat besar.

Ketika terpilih, mereka pun harus memikirkan bagaimana modal bisa segera kembali, bukan memikirkan rakyat,” katanya. Selain itu, sambungya, pilkada langsung di sejumlah daerah juga terbukti belum mampu melahirkan pemimpin yang arif dan bijaksana. “Hasil pilkada langsung di sebagian daerah justru melahirkan pemimpin yang membawa penderitaan bagi rakyat,” katanya.

Karena itu, LP3SU menyarankan agar pilkada kembali dipercayakan kepada DPRD, setidaknya untuk pilkada walikota, bupati dan masing-masing wakilnya. “Mungkin dipilih DPRD tidak selamanya bagus, tetapi setidaknya masih akan lebih baik dibanding pilkada langsung,” katanya.

Henri menambahkan, pengembalian pemilihan kepala dearah ke DPRD juga bertujuan untuk menghindari terjadinya insiden dan tindakan anarkis oleh masyarakat pendukung pasangan calon kepala daerah. “Ini kenyataan dan real, contohnya di beberapa daerah kita melihat terjadi tindakan anarkis yang dilakukan masyarakat pendukung pasangan calon kepala daerah.

Belum lagi masyarakat, bahkan diantara warga yang masih berkeluarga tidak bertegur sapa akibat pilihan yang berbeda,” pungkasnya. Selain itu, lanjutnya, Pilkada dikembalikan kepada DPRD juga tidak bertentangan dengan konstitusi, karena disana disebutkan Pilkada dilakukan secara demokratis.

“Contohnya dalam Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 yang menyebutkan kepala daerah dipilih secara demokratis. Pengertian demokratis itu, bisa dilakukan melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat atau juga bisa dilakukan oleh DPRD,” tandasnya lantas menambahkan DPR harus berpikir dan mengevaluasi, bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala daerah itu dikembalikan kepada DPRD. (tob/nasa)