PNS dan Aparat Diduga Back Up Peredaran Narkoba

[Foto: Ignatius]
Para calon penumpang di Bandara Teluk Nibung Tanjungbalai sedang bersiap-siap berangkat menuju Malaysia. Pelabuhan Teluk Nibung disinyalir sebagai tempat transit para bandar narkoba dari luar negeri.

TANJUNGBALAI – Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan aparat penegak hukum di Tanjungbalai diduga mem back up bandar narkoba di Tanjungbalai. Itu sebabnya, peredaran narkoba di Tanjungbalai sulit diberantas. Itu dikatakan anggota DPRD Tanjungbalai dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Tanjungbalai Ustad Afrizal Zulkarnaen SAg, Rabu (1/5). Menurut Afrizal, masih maraknya aktivitas peredaran narkoba di Kota Tanjungbalai saat ini mengisyaratkan adanya keterlibatan dari aparat penegak hukum dan aparat pemerintah di dalam jaringan bisnis haram tersebut.

Afrizal menambahkan, Kota Tanjungbalai sebagai salah satu pintu gerbang pemasok narkoba ke Indonesia yang diikuti dengan maraknya aksi penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun meski sudah banyak bandar narkoba yang ditangkap, ternyata tidak mampu membuat jera para pelaku-pelaku bisnis haram ini.

Bahkan pelaku maupun pemakai semakin menjamur. Bukan itu saja, para bandar terkesan semakin berani melakukan aktivitas haramnya itu. “Jika melihat dari banyaknya kasus-kasus narkoba di Kota Tanjungbalai yang telah ditangani oleh pihak-pihak terkait, seharusnya sudah mampu membuat efek jera kepada pelaku-pelaku bisnis haram ini di dalam melakukan aktivitasnya. Akan tetapi kenyataannya di lapangan, aktivitas haram tersebut justru semakin marak. Sehingga ada kesan bahwa para pelaku peredaran narkoba itu tetap berani melakukan aktivitasnya karena melibatkan aparat penegak hukum dan aparat pemerintah di dalam menjalankan bisnis terlarangnya itu,” kata Afrizal.

Afrizal menambahkan, ia sangat menyesalkan sikap dari Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai yang terkesan kurang menanggapi dengan serius permasalahan maraknya peredaran narkoba di Tanjungbalai. Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya sampai saat ini upaya dari Pemko Tanjungbalai untuk melakukan tes urine terhadap seluruh jajarannya, yang diduga sudah banyak terindikasi terlibat dengan penyalahgunaan narkoba.

”Pada saat Kota Tanjungbalai sudah dituding sebagai pintu gerbang pemasok narkoba ke Indonesia, seharusnya terhadap seluruh PNS yang ada di lingkungan Pemko Tanjungbalai sudah dilakukan tes urine. Terlebih lagi, saat ini ada oknum PNS Pemko Tanjungbalai yang masih ditahan di Polda Sumatera Utara akibat terlibat dalam kasus kasus narkoba. Maka Pemko Tanjungbalai harus terlebih dahulu melakukan pembersihan di internalnya sesuai dengan visi dan misi dari Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai dengan melakukan tes urine,” tegas Afrizal.

Hal yang senada juga diungkapkan Ketua Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (LP3NKRI) Tanjungbalai Khaled Manurung. Menurut Khaled, tidak sedikit PNS Pemko Tanjungbalai yang diduga terlibat langsung dalam bisnis peredaran narkoba di kota itu. Akan tetapi tidak pernah mendapat tanggapan yang serius dari Walikota maupun Wakil Walikota Tanjungbalai.

”Berdasarkan hasil investigasi kami di lapangan, cukup banyak oknum-oknum PNS yang terlibat dalam bisnis peredaran narkoba di Kota Tanjungbalai ini, akan tetapi keterlibatan mereka itu tidak pernah disikapi dengan serius oleh Walikota maupun Wakil Walikota Tanjungbalai. Bahkan, oknum PNS yang saat ini sedang ditahan di Polda Sumatera Utara akibat terlibat narkoba sudah pernah ditangkap dalam kasus serupa pada saat statusnya masih CPNS. Akan tetapi bisa lolos menjadi PNS sebelum akhirnya tertangkap kembali beberapa pekan yang lalu,” kata Khaled. (ck-5)

  • cc

    lagu lama ini ah