Politik Akal Sehat

Oleh : Syaiful Harun
Pemerhati Masalah Sosial Politik

Menapaki tahun baru 2014 yang disebut tahun politik, terlihat suhu politik kian meningkat eksplosif. Insan-insan politik dengan jeli memanfaatkan momentum ini semaksimal mungkin untuk meraih asa.

Para politisi dari berbagai partai politik berlandaskan spirit banteng ketaton, disertai gairah berkobar ditopang energi ekstra plus, meningkatkan aktifitas mereka berkampanye ria baik terselubung maupun terbuka, memasang spanduk, baliho, membagi stiker, jauh sebelum jadwal kampanye yang diatur KPU, mengharap mimpi-mimpi besar akan menjadi kenyataan.

Bagi insan-insan yang memiliki important role atau dedengkot partai yang dipanggil Pak Ketua, setali tiga uang. Dengan spirit berbuih dan menggebu, sepanjang hari mereka berkampanye terbuka di berbagai media elektronik dan cetak.

Masyarakat awam jadi bingung dan terheran-heran kok calon/kandidat pemimpin tertinggi Indonesia (baca: Presiden) plus kandidat-kandidat wakil rakyat di semua level, periode mendatang, tega-teganya melanggar rambu-rambu/aturan main yang ada.

Boro-boro menjadi pemimpin yang baik dan berkarakter, diawalnya saja telah memperlihatkan attitude/sikap mental tak baik, leadership opportunis, hipokrit dan mumpungisme! Perilaku tak etis, tak sehat ini kiranya menjadi preseden buruk bagi bangsa yang dikatakan Pancasilais ini.

Kabar tak sedap lain berhembus kencang di telinga publik, tentang berkelindannya politik transaksional dan money politics menelikung akal sehat. Sayang, seribu kali sayang Bawaslu plus Komite Penyiaran Indonesia (KPI) tutup mata dan telinga terhadap pelanggaran-pelanggaran aturan main, mengangkangi regulasi pemilu. Padahal Bawaslu dan KPI berdasarkan UU berwenang melakukan punishment terhadap pelanggaran yang terjadi.

Out of Control 
Politik tak sehat pada hakekatnya sudah dimulai sejak diberlakukannya Demokrasi Terpimpin ala Bung Karno tahun 1959, diikuti Dekrit kembali ke UUD 45. Padahal BK sendiri dengan gamblang menyatakan di depan sidang BPKNIP, 18 Agustus 1945, bahwa UUD 45 belum lengkap karena dibuat tergesa-gesa disaat berkecamuknya perang Asia Timur Raya. BK menelan ludahnya sendiri. Era Demokrasi Terpimpin tak demokratis plus kedekatan hubungan BK dengan PKI dimulai saat itu.

Orde Baru muncul tahun 1965/66 rakitan Soeharto, menancapkan kuku kekuasaan secara sewenang-wenang, otoriter selama 32 tahun! Pers dibungkam, mahasiswa plus parpol non pemerintah diawasi, aktifis pro demokrasi yang menyuarakan kebenaran di penjara, bahkan diculik dan dipetruskan. Korupsi, Kolusi dan Nepostisme (KKN) dimulai di era ini. Kepentingan keluarga dan kroni yang kolutif dan nepotis jadi prioritas katimbang bangsa.

Pemilu tak Luber dan tak Jurdil diperagakan di era ini. Akibat kekerasan dan ketidakadilan inilah lahir Golongan Putih (Golput) yang menolak terlibat pemilu yang tidak legitimate. Golput diprakarsai Arief Budiman, dan Yulius Usman (Cendekiawan dan aktifis pro demokrasi), disokong oleh Adnan Buyung Nasution dari YLBHI.

Kritik terhadap penyelewengan tata nilai dan norma berkonstitusi, berdemokrasi yang tak baik oleh rezim Soeharto, memunculkan pula Petisi 50 dipelopori Letjen Pur Mar. Ali Sadikin yang dikenal bersih, tegas dicintai rakyat Betawi (layaknya Jokowi sekarang).

Dikelompok ini banyak ikut tokoh-tokoh bersih seperti Jendral Polisi Pur Hoegeng Iman Santoso, Muhammad Natsir (Eks Perdana Menteri), Letjen Pur AY. Mokoginta, Jendral Besar Pur A.H. Nasution, Mr. Syafruddin Prawiranegara (Eks Ketua PDRI), Mr. Burhanuddin Harahap (Eks Perdana Mentri), Laksamana Pur M. Nazir (Panglima Angkatan Laut RI Pertama), Letjen Pur M. Yasin, Prof. DR. Kasman Singodimejo (Eks Ketua BPKNIP) dll.

Pelanggaran azas luber selama pemilu orba sungguh extraordinary seperti intervensi birokrasi, pola rekrutmen tertutup, wakil rakyat yang diangkat, representasi anggota ABRI tanpa pemilu, ditandai pemilu berdarah-darah dengan kekerasan luar biasa biadab (Alexander Irwan, 1995) dan Menggugat Pemilu Orde Baru (Syamsuddin Haris, LIPI, 1998). Di era Orde Baru politik diluar akal sehat berkembang kencang dari hilir ke hulu.

Fenomena tingkah polah politisi dan pejabat tamak jamak sudah sangat familiar dengan idiom sinikal ‘Wani Piro?’, Mau Bayar Berapa? Term spesial ini sangat lumrah dibisikan, meraih profit timbal balik antara politisi/ pejabat korup dengan pemilik modal hitam. Hotel-hotel bintang 4 dan 5 di Jakarta adalah tempat lobbying yang safe and sound. Hotel-hotel besar dan mewah disepanjang Orchard Road Singapura pun menjadi rendezvouz utama seperti yang pernah dilakukan Ratu Atut dengan Bung Akil Muchtar.

Kita semua rakyat Indonesia prihatin dengan berbagai kasus korupsi besar seperti Bank Century merugikan Rp6,7 triliun uang negara belum selesai juga. Kita acungkan jempol buat politisi Bambang Soesatyo CS dengan spirit berbusa ingin cepat menuntaskan kasus yang satu ini.

Namun question mark besar masih saja menggelayuti hati rakyat, kenapa justru mega korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang ditandatangani Soeharto di penghujung kekuasaannya, melibatkan istana dan kroni dengan dana berjumlah lebih dari 300 triliun kok tak tersentuh hukum sama sekali? Sungguh paradoks. Ini tak adil! Jika saja Bamsoet CS lupa tolong KPK turun tangan dong? Karena ini menyangkut kredibilitas pemerintah RI.

Manusia sering rapuh terhadap naluri menguasai yang selalu menancap di kepala mereka (reptilian old brain), membuat manusia terus berada dalam pusaran mempertahankan hegemoni kekuasaan. Demikian pikiran yang banyak melekat di kepala pejabat Indonesia.

Buktinya sampai sekarang banyak terjadi kasus penyelewengan dan suap melibatkan politisi dan pejabat negri ini bertransaksi keuangan mencurigakan misalnya menilep bantuan sosial, membuat perusahaan fiktif yang diduga tempat pencucian uang, penyuapan perkara pilkada, dst .

Adalagi kandidat Presiden yang berkali-kali gagal namun tak kapok-kapoknya mencalonkan diri, nongol lagi di Pilpres 2014 (loe lagi, loe lagi). Politisi yang sudah karatan duduk di kursi anggota DPR, tak jera-jera pula nyalon lagi, bahkan minta jatah pensiun pula. Astaganaga! Tipe politisi begini termasuk tipologi patologi timokrasi (gila kehormatan dan kebanggaan). Salut pada Bapak Amien Rais, sekali gagal nyapres, langsung jadi Bapak Bangsa!Moral Conduct.

Sebagai homo sapiens manusia berakal budi, bijaksana, civilized, seyogyanya kita hidup bertata krama, berakhlak mulia, saling menghargai terhadap sesama, mengeliminir sikap rakus dan tamak terhadap kekuasaan atau wang.

Dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa termasuk berpartai jauhi sikap egois agar harmonisasi kehidupan bersama terjaga secara intens. Sekaitan dengan ini Albert Einstein pernah berpetuah kepada kita semua “Try to be a man of value”.

Pejabat politisi dan negarawan yang bijak selalu memegang prinsip kalau kita ingin merubah sebuah negara, ubahlah dulu mental dan karakter orang-orang di dalamnya dimulai dari diri sendiri! Zero trust society (masyarakat tanpa kepercayaan) disebabkan tak adanya sosok panutan yang punya track record baik yang mampu memberikan sense of secure and prosperous (rasa aman dan sejahtera) bagi meraka.

Di negara-negara Scandinavia dan New Zealand, penyalahgunaan wewenang dan jabatan hanyalah merupakan folklore corruption (dongeng tentang korupsi). Pejabat-pejabat disana sangat menghormati konstitusi, jauh dari sikap koruptif.

Demi bonnum commune (kebaikan bersama) diharap semua pemimpin diberbagai strata, selalulah bersikap nothing to lose, jangan serakah terhadap kekuasaan dan harta. Memasuki tahun politik 2014 ini rakyat berhak memilih pemimpin punya performa akal sehat bukan akal bulus, beretika, beradab, bermoral, bukan berkategori homo homini lupus! (*)

Komentar