Pasca Verifikasi Administrasi Faktual, KPUD Tunggu Juknis dari Pusat

Ilustrasi
Ilustrasi

MetroSiantar.com-Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Pematangsiantar masih menunggu pentunjuk teknis dari KPU pusat terkait partai politik (parpol) yang akan mengikuti tahapan berikutnya, pasca verifikasi administrasi dan faktual.

Hal itu disampaikan Ketua KPUD Pematangsiantar Mangasi Purba melalui Komisioner Divisi Teknis, Batara Manurung, Kamis (19/10).

“KPU RI yang berwenang untuk mengumumkan itu. Bukan KPU di daerah. KPU RI yang berhak memberikan petunjuk untuk melakukan tindak lanjut proses verifikasi administrasi dan faktual. Sejauh ini belum ada datang (informasi-red) dari KPU RI siapa-siapa saja parpol yang tidak memenuhi syarat,” jelasnya.

Setibanya nanti petunjuk dari KPU RI, kata Batara, maka KPUD sifatnya hanya melaksanakan saja.

Dipastikan, parpol yang diyatakan tidak memenuhi syarat menjadi peserta pemilihan umum tahun 2019 tidak akan diverifikasi administrasi dan faktual lagi.

“Saat ini kita sedang melakukan sosialisasi kepada seluruh parpol tentang tahapan verifikasi administrasi dan faktual,” terangnya.

Pada kegiatan sosialisasi yang dilakukan di Siantar Hotel itu, kata Batara Manurung, KPUD memberikan pemahaman kepada parpol tentang tahapan verifikasi, menyosialisasikan mengenai mekanisme penelitian administrasi, upaya perbaikan yang dikerjakan parpol atas penelitian administrasi dan pengambilan sample verifikasi faktual.

“Termasuklah nanti verifikasi faktual tentang keanggotaan dan kepengurusan kantor dan keterwakilan perempuan. Namun khusus untuk kantor kepengurusan dan keterwakilan perempuan, kami dapatkan dari KPU RI,” jelasnya.

Batara Manurung mengatakan, bahwa hasil penelitian administrasi akan disampaikan kepada parpol dan diberikan waktu untuk melakukan perbaikan. Perbaikan yang dimaksud adalah mencocokkan atau sinkronisasi KTA dengan KTP.

“Soal nanti mau diperbaiki atau tidak, itu tidak menjadi urusan KPU. Yang penting apa hasil dari penelitian itu kita sampaikan kepada parpol. Antara lain, mana yang tidak sesuai antara KTP dengan KTA,” ucapnya.

Dijelaskan, syarat minimal di Kota Pematangsiantar, jumlah kepengurusan adalah 281 orang dan jumlah inilah yang menjadi pegangan KPU melanjutkan tahapan berikutnya kepada parpol terkait.

“Misalnya parpol A memberikan atau menyerahkan KTA dan E KTP-nya sektiar 500. Dan setelah diteliti ada 100 yang tidak memenuhi syarat, dan itulah yang kami kembalikan kepada parpol tersebut. Kalau tidak diperbaiki maka sisanya itulah kami buat sampelnya. Setelah itu kami akan lanjutkan ke faktual,” katanya.(pam/hez)