Tangani Kasus Pupuk Oplosan

Polres Simalungun Dinilai Lamban

SIMALUNGUN – Polres Simalungun dinilai lamban menangani kasus dugaan pengoplosan pupuk yang dilakukan pengusaha pupuk UD Ahmad. Pasalnya, setelah hasil laboratorium Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menyatakan UD Ahmad menyalahgunakan merek, namun Delisma Gultom (50) sebagai pemilik gudang pupuk belum ditetapkan sebagai tersangka. Hal itu diungkapkan Anggota Komisi I DPRD Simalungun Bernhard Damanik yang dikonfirmasi melalui telepon, Sabtu (26/10).

Menurutnya, seharusnya hasil laboratorium BPPT Medan sudah cukup untuk dijadikan bukti permulaan dalam penetapan tersangka.  Hasil laboratorium dan Kemenhumkam sudah menyatakan kalau UD Ahmad dinyatakan melakukan penyimpangan, sehingga tidak ada alasan lain untuk tidak melakukan penetapan tersangka.

“Pihak kepolisian sangat lamban dalam menangani kasus pengoplosan pupuk ini. Padahal masalah pupuk menyangkut kepentingan banyak orang. Kita berharap pihak Polres Simalungun dapat segera menjalankan prosedur hukum dan harus tegas,” ujarnya.

Sementara Kasat Reskrim Polres Simalungun AKP Wilson BF Pasaribu saat dikonfirmasi mengatakan, status Delisma Gultom selaku pemilik gudang UD Ahmad masih sebagai saksi.  Memang sudah diterima hasil analisa laboratorium, namun karena sebelumnya pelapor dan terlapor akan melakukan perdamaian, makanya terlapor belum dijadikan tersangka. Namun, terakhir tidak ada titik temu perdamaian tersebut.

“Status Delisma Gultom masih sebagai saksi. Hari selasa (28/10) akan dilakukan gelar perkara dan saat itulah Delisma ditetapkan sebagai tersangka atau tidak,” ujarnya. Diberitakan sebelumnya, sesuai hasil laboratorium yang diterima polisi ditambah keterangan dari Kemenhumkam, sebenarnya sudah ada titik terang permasalahannya.

Pihak kepolisian dapat menjerat dugaan pengoplasan pupuk dengan pasal 60 ayat (1) UU 12/1992 tentang Budi Daya Tanaman dan Pasal 62 ayat (1) UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 480 tentang penadahan. “Kita sangat mengharapkan permasalahan dugaan pengoplosan pupuk ini dapat segera diselesaikan pihak kepolisian, karena masalah ini berkaitan dengan kepentingan public.

Dalam hal ini petani yang jelas-jelas dirugikan. Sebab selain pemilik merek, petani yang menggunakan pupuk tersebut untuk tanamannya,” ujarnya Berhard. (rah)

Komentar