PTUN Kabulkan Gugatan 4 Anggota KPU

TAPTENG- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan mengabulkan gugatan empat anggota KPU Tapteng. Hal itu dibuktikan dengan dikeluarkannya surat keterangan inkracht Van gewijsde (berkekuatan hukum tetap) yang ditanda tangani oleh Ketua PTUN Medan Simon Pangondian Sinaga SH dengan nomor W1-TUN1/808/AT.02.07/VIII/2012 tertanggal 30 Agustus 2012.

Adapun empat anggota KPU yang melayangkan gugatan sebelumnya yakni, Kabul Lumban Tobing (Ketua), Maruli Firman Lubis SH (anggota), Syahrial Sinaga (anggota), Irwanner Muda Ritonga (anggota). Dimana keempatnya keberatan dipecat KPU Provinsi sebagai panitia dan mengajukan gugatan ke PTUN Medan, karena diduga melanggar kode etik.

Menurut anggota KPU Provinsi Sumut bagian Divisi Tehnis Turunan B Gulo dikonfirmasi METRO, Selasa (4/9) usai acara sosialisasi pendaftaran verifikasi calon partai politik peserta Pemilu di Hotel Prima Indah Sibolga mengatakan, hingga saat ini, dia belum membaca surat keputusan dari Pengadilan Tata usaha Negara (PTUN) Medan tersebut.

“Sebab jika surat itu masuk ke KPU Provinsi Sumut, tentunya kami bisa melihat dengan jelas apa isi keputusan dan bagaimana bentuk keputusan itu. Apakah status keputusan tersebut. Itu semua akan dikaji untuk selanjutnya diplenokan KPU Sumut, terutama dalam mengambil suatu kebijakan terkait hal itu,” kata Gulo.

Jika surat dari PTUN itu sampai ke KPU Provinsi Sumut, lanjutnya, tentunya akan dikaji, dilihat dan dipelajari terlebih dulu keputusan itu, apa dan bagaimana dasar hukumnya untuk selanjutnya diambil kebijakan.  Sementara itu, Maruli Firman Lubis SH, salah seorang Anggota KPU Tapteng yang mengajukan gugatan ke PTUN Medan, Rabu (5/9) melalui telepon selulernya mengatakan, awalnya mereka mengajukan gugatan karena keempatnya diberhentikan dari KPU Tapteng sebagai ketua dan anggota pada tanggal 3 Agustus 2011 sesuai SK nomor 1648/KPTS/KPU-PROP-002/2011 dengan dugaan pelanggaran kode etik pada waktu pelaksanaan Pemilukada sesuai rekomendasi Bawaslu No.131/BAWASLU/III/2011.

Dimana empat anggota KPU Tapteng diberhentikan atas dugaan pelanggaran kode etik. Sedangkan satu orang lagi yaitu diberhentikan karena memiliki KTP ganda.  “Karena Persoalan itu, 23 Agustus 2011 melalui kuasa hukum mengajukan gugatan ke PTUN Medan dan hasilnya 30 Agustus keluar keputusan yang menyatakan Inkrach. Yakni, mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya dan surat keputusan pemecatan terhadap kami dinyatakan batal dan memerintahkan kepada tergugat yaitu KPU Provinsi Sumut untuk mencabut surat keputusan tergugat Ketua KPU Provinsi Sumut No. 1648/KPTS/KPU-PROV-002/2011 tanggal 3 Agustus 2011,” jelas Maruli.

Dalam putusan PTUN Medan juga disebutkan, memerintahkan kepada tergugat untuk merehabilitasi nama baik para penggugat dengan memulihkan hak para penggugat dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. (son)

Komentar