Sejumlah Perusahaan Diduga Tak Punya Dokumen Lingkungan

SIDIMPUAN – Sejumlah perusahaan yang dinilai berpotensi merusak kelestarian lingkungan di Kota Padangsidimpuan (Psp) diduga belum memiliki dokumen Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).

Padahal dokumen itu sebagai persyaratan utama untuk mendapatkan rekomendasi izin lingkungan. Demikian disampaikan Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat Pusat Analisis Layanan Dasar Masyarakat (LSM-PALADAM) Subanta Rampang Ayu ST kepada METRO, Selasa (5/3).

Menurutnya, dari sekian banyak jenis usaha yang berdampak pada lingkungan, belum memiliki UKL-UPL sebagai salah satu pelengkap dokumen persyaratan mengurus izin usaha. “Padahal kewajiban itu jelas tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang jenis rencana kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL,” jelasnya.

Dokumen UKL-UPL ini  perlu dimiliki usaha POM Bensin (SPBU), pembangunan perumahan, penambang galian C, sarana kesehatan (klinik), pembukaan perkebunan. Pada dasarnya, sebelum izin dikeluarkan, dokumen ini harus dilengkapi demi mengontrol dampak yang ditimbulkan dari usaha tersebut.

“Dari Hasil monitoring kita, Pemko tertinggal selangkah dari Kabupaten lain dalam pengeratan pemberian izin. Dimana Pemko begitu mudahnya mengeluarkan izin, apalagi kepada jenis usaha/ kegiatan yang justru dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan hidup,” ujar Subanta.

Padahal, lanjutnya, sebelum mengeluarkan izin operasi bagi perusahaan yang kegiatannya dinilai berdampak lingkungan, harus terlebih dahulu membuat atau menyusun dokumen UKL-UPL. Dokumen ini nantinya menjadi pengikat bagi perusahaan agar tidak main-main dalam beroperasi.

Karena dalam dokumen tersebut tertera surat pernyataan terhadap kewajiban-kewajibannya, apabila terjadi dampak lingkungan. Menurutnya, kepala daerah justru harus lebih berhati-hati dalam mengeluarkan izin operasi.

Karena jika salah meneken izin, seorang kepala daerah akan tersangkut hukum sesuai aturan. Hal ini tertuang jelas dalam UU No 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup.

Sehingga untuk menghindari akses-akses negatif tersebut, Pemko melalui instansi pelayanan dan perizinan harus menjadikan dokumen UKL-UPL sebagai salah satu syarat yang harus dilengkapi oleh perusahaan yang akan beroperasi.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Psp Khairul Sobegeon sebagai instansi terkait dalam masalah ini, belum bisa dimintai komentarnya. Yang bersangkutan tidak dapat ditemui di kantornya. Sementara telepon selulernya juga tidak aktif. (tan)