Sentra Gakumdu 3 Kabupaten Terbentuk

[Foto: Rizki W Siregar]
KESEPAKATAN – Ketua Panwaslu Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara dan Labuhanbatu Selatan, Kapolres Labuhanbatu dan Kepala Kejaksaan Negeri Rantauprapat menandatangani nota kesepakatan pembentukan Gakumdu.

RANTAU – Sentra pelayanan gabungan penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) untuk Kabupaten Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara dan Labuhanbatu Selatan di deklarasikan secara bersamaan di Rantauprapat, Selasa (29/1).

Deklarasi pendirian Gakkumdu tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang ditandangani oleh Ketua Panwas Labuhanbatu Uzier Siregar SThI, Ketua Panwas Labuhanbatu Utara Yos Irwan Batubara, Ketua Panwas Labuhanbatu Selatan Muhammad Yunus Nasution S Sos, dan Kapolres Labuhanbatu AKBP Hirbak Wahyu Setiawan, serta Kepala Kejaksaan Negeri Rantauprapat Bambang Sudrajat SH.

Dalam deklarasi tersebut sentra Gakumdu di tiga Kabupaten hasil pemekaran ini dijadikan bersatu untuk memudahkan proses koordinasi penanganan pelanggaran pemilu, sehingga dituangkan dalam kesepakatan yang sama.

Pihak Panwaslu yang diwakili Ketua Panwaslu Labura Yos Irwan Batubara mengatakan, Sentra Gakumdu sangat diperlukan untuk melakukan penanganan penegakan dan penindakan atas semua bentuk pelanggaran pada tahapan pilgubsu 2013 mendatang. “Dengan adanya gakumdu ini, semoga menciptakan terlaksananya pemilu yang jujur dan adil,”kata Yos.

Lebih jauh Yos menambahkan, temuan pihak Panwas sendiri, laporan masyarakat dan masing-masing tim kampanye calon akan ditindaklanjuti oleh Gakumdu. Sementara Kapolres Labuhanbatu AKBP Hirbak Wahyu Setiawan dalam sambutanya mengatakan, pendirian Gakumdu tersebut merupakan wadah untuk penanganan segala bentuk tindak pidana Pemilu.

Seluruh tim kampanye cagub dan cawagubsu diminta untuk memahami segala jenis dan aspek pelanggaran yang berupa pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana.

Sehingga, nantinya tidak terjadi salah persepsi antara para pendukung calon yang bisa menimbulkan konflik di lapangan. Disamping itu, Hirbak juga menyinggung persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan sosialisasi jadwal pemungutan suara yang dianggap masih kurang.

Untuk persoalan DPT, Hirbak meminta seluruh elemen agar terus memberikan pemahaman kepada masyarakat jika belum terdaftar di DPT maka masih memiliki kesempatan untuk mendaftarkan diri kembali.

Sementara itu dalam persoalan sosialisasi dia meminta agar KPUD lebih intens dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat jadwal pelaksanaan pemungutan suara.

“Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang kurang tahu kapan tepatnya pemungutan suara dilakukan, kalau persoalan siapa saja peserta  dalam Pilgubsu mungkin semua telah mengetahuinya karena sosialisasi untuk itu cukup banyak,” katanya. (riz)

Komentar