Sikapi Kisruh di Y-USI Dengan Hati Nurani!

SIMALUNGUN – Kisruh yang terjadi di Yayasan Universitas Simalungun Yayasan (Y-USI) diminta tidak berkepanjangan. Kedua kubu yang berbeda pendapat diminta untuk  membuka hati untuk menahan diri, agar tidak berefek negatif bagi perkembangan USI ke depan.

Hal ini dikatakan Kolahman Saragih SH Ketua Lembaga Bantuan Hukum “Raja Talun Simalungun (LBH-RATAS)” di kantornya di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 137 Pematangsianta. Selain itu, dia juga meminta aparat penegak hukum agar bekerja dengan adil, jujur dan tidak melakukan kebijakan yang bisa menyakiti salahsatu kubu.

Akibat kisruh yang bekerpanjangan ini katanya sudah membuat perasaan sejumlah mahasiswa  angkat bicara. Umumnya mereka sangat menyesalkan kisruh tersebut, sebab akan berdampak kepada masa depan mahasiswa.

Yang terakhir, sejumlah mahasiswa USI Jumat (7/6) pekan lalui berunjuk rasa ke Polres Siantar. Mereka mendesak kepolisian yang dipimpin AKBP Alberd Sianipar itu segera menangkap dan menahan PG Cs atas dugaan pemalsuan surat serta meminta kejelasan setatus hukum Zulkarnaen Damanik pasca divonis bersalah di Pengadilan Tipikor Medan.

Selaku masyarakat Simalungun, Kolahman Saragih sangat  menyesalkan kejadian-kejadian yang terjadi yayasan ini. USI sebagai salahsatu perguruan tinggi di Siantar-Simalungun  sudah diakui keberadaannya dalam menciptakan manusia yang  berkualitas dan profesional.

“Saya sangat berharap dengan kondisi yang ada sekarang, semua yang betikai saliag menahan diri dan memikirkan perkembangan USI. Apalagi saat ini sedang dalam proses penerimaan mahasiswa baru,” katanya.

3 Tersangka Pemalsuan Masih Berkeliaran
Ditambahkan Kolahman yang juga kuasa hukum Drs Zulkarnain Damanik ini, dirinya sangat menyesalkan kebijakan Polres Siantar yang belum menahan tiga tersangka dugaan pemalusan surat antara lain, PG, MS, dan WS. Mengingat dua tersangka, Pdt PVH dan MP sudah ditahan terlebih dahulu.

“Ke tiga tersangka itu dibiarkan berkeliaran bahkan menyusun kekuatan untuk menghempang masuknya klient kami bekerja di Kantor Pembina, Pengurus Y-USI  sebagai pimpinan yang sah dan terdaftar di Kantor Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia,” tegas Kolahman.

Sebagai ketua LBH-RATAS Kolahman menegaskan, kliennya juga mendapat gangguan dari para tersangka ketika Sabtu (1/5) dan Senin (3/6) lalu Zulkarnaen ingin memasuki Kantor Pembina, Kantor Biro Rektor sebagai tempat pengelolaan administrasi Y-USI.

Sebaliknya pula, masih Kolahman, persisnya Senin (3/6) lalu pihak kepolisian melalui Iptu Restuadi menegaskan status kantor Y-USI adalah stanpas. Artinya, siapapun tak bisa masuk ke dalam kantor. Namun pihaknya melihat sendiri kantor itu dimasuki para tersangka dugaan pemalsuan surat.

“Hal ini kami khawatirkan akan menimbulkan dampak kericuhan di kemudian hari. Kalau memang stanpas, siapun tak bisa menguasai dan memasuki lahan atau tempat itu. Belum lagi satpam yang dimotori oleh salah seorang tersangka hingga membuat klien saya merasa terganggu menjalankan aktivitasnya,” kata Kolahman.

Sementara Kasubag Humas AKP Efendy Tarigan, persoalan itu masih intensif dikembangkan melalui penyidik polres. Adapun para tersangka dugaan pemalsuan surat yang masih di luar, pihaknya sudah melayangkan surat pemanggilan ke II.

Bagaimana tanggapannya, penyidik tetap bekerja dan tidak ada pilih bulu dalam penanganan kasus hanya menunggu prosedur hukum. “Marilah kita hormati proses hukum yang berlaku,” kata Efendy. (dho/mer)

Komentar