Tapteng Optimalkan PAD Pertambangan dan Energi

[FOTO: MARIHOT]
Bupati Tapteng Raja Bonaran Situmeang saat membuka Sosialisasi Regulasi Optimalisasi Peningkatan PAD dari Bidang Pertambangan dan Energi, di Pandan, Rabu (19/12).

PANDAN – Pemkab Tapteng serius mengoptimalkan peningkatan PAD (pendapatan asli daerah) dari bidang pertambangan dan energi. Sejalan dengan itu, seluruh pengusaha di bidang itu juga diharapkan untuk sadar mengurus izin usaha dan taat pajak.

“Selama ini banyak PAD berupa pajak dari sektor pertambangan dan energi yang belum terpungut. Di Tapteng banyak pengusaha galian C. namun sebagian ada yang nakal dengan tak membayar kewajiban pajak itu. Lalu, perlu kajian agar pemungutan pajak dilakukan di hulu.

Sebab kalau di hilir saja masih banyak yang terlewatkan. Misalnya pasir dan batu yang dijual ke luar daerah,” tukas Bupati Tapteng Raja Bonaran Situmeang saat membuka Sosialisasi Regulasi Optimalisasi Peningkatan PAD dari Bidang Pertambangan dan Energi, di Ball Room Hotel Bumi Asih Pandan, Rabu (19/12).

Sebanyak 120 pengusaha di bidang itu disertakan dalam sosialisasi yang digelar selama 3 hari itu. Nara sumber di antaranya dari Dinas Pertambangan dan Energi Pemprovsu Neptiana Sitepu, dari Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan & Kekayaan Daerah Tapteng, Bapedalda Tapteng, Kebang Linmas Tapteng, Kantor Pelayanan Terpadu Tapteng, Bagian Hukum dan Ortala, serta dari Dinas Pertambangan dan Energi Tapteng.

Bonaran menambahkan, Tapteng kaya akan sumberdaya alam pertambangan dan energi. Hanya saja pemerintah daerah mesti berhati-hati dalam hal memberi izin ekplorasi. Sebab ada beberapa aturan mengenai pembangunan di bidang itu yang harus dipatuhi. Seperti UU No.30 tahun 2007 tentang Energi, UU N0.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,  UU No.30 tahun 2009 tentang Ketenaga Listrikan, Perda Tapteng No.25 tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Perda Tapteng No.26 tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah.

“Kami mesti hati-hati karena di satu sisi Tapteng juga daerah pariwisata alam. Jangan sampai izin diberikan tapi alam menjadi rusak. Semua aturan itu adalah terobosan pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan bidang pertambangan dan energi dengan pengelolaan SDA yang efisien, ramah lingkungan, serta terjadinya interaksi ekonomi dan sosial secara transparan, profesional dan akutabel,” tukas Bonaran.

Sementara itu Kadis Pertambangan dan Energi Tapteng, Zafril Abdi mengakui bahwa pihaknya kewalahan mengoptimalkan pemungutan pajak dari bidang itu. Selain sebagian pengusaha nakal, pihaknya pun masih kekurangan personel. Namun di tahun 2013, pihaknya akan getol dan bertindak tegas.

“Target pajak pertambangan dan energi tahun ini sekitar Rp1,2 miliar. Itu masih sulit dicapai. Kami mengimbau agar pengusaha sadar dan taat pengurusan izin dan pajak. Sebagian pengusaha di bidang ini masih banyak belum berizin,” ungkap Zafril. (mora/tob)